Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah Digeruduk Karyawan Ruko di Pluit, Ketua RT Mengaku Butuh Perlindungan Polisi

Kompas.com - 25/05/2023, 14:43 WIB
Baharudin Al Farisi,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua RT 011 RW 03 di Pluit, Riang Prasetya, tidak menampik bahwa ia kini membutuhkan perlindungan dari pihak kepolisian.

Hal ini disampaikan Riang usai kantornya digeruduk puluhan karyawan yang bekerja di deretan ruko Jalan Niaga, Blok Z4 Utara, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Rabu (25/5/2023).

"Kalau permasalahan perlu, pasti saya membutuhkan. Pasti setiap warga negara pasti membutuhkan aparat kepolisian. Diminta atau tidak diminta, pasti masyarakat membutuhkan," kata Riang saat dihubungi Kompas.com pada Kamis (25/5/2023).

Baca juga: Eksekusi Pembongkaran Area Ruko di Pluit yang Diwarnai Penggerudukan Kantor Ketua RT...

Adapun puluhan karyawan itu menyalahkan Riang atas pembongkaran bangunan ruko tempat mereka bekerja.

Padahal, deretan ruko itu ditertibkan karena mencaplok bahu jalan dan saluran air.

Riang selaku Ketua RT hanya sekadar melaporkan pelanggaran yang dilakukan para pemilik ruko itu.

Usai kantornya digeruduk, Riang pun berharap polisi dapat melakukan tindakan pencegahan untuk memastikan tak ada kekisruhan lanjutan. 

Riang mengingatkan bahwa tugas dari pihak kepolisian adalah untuk menjaga keamanan, ketenteraman, dan keselamatan jiwa dari setiap warga negara Indonesia (WNI).

"Jadi diminta atau tidak, pasti pihak Polri melakukan tindakan preventif, tindakan pencegahan. Kalau ditanya ke saya? Pasti sangat membutuhkan saya (perlindungan)," tuturnya.

Baca juga: Ruko Pencaplok Bahu Jalan di Pluit Baru Dibongkar Setelah 4 Tahun, Siapa Bermain?

Untuk diketahui, Pemerintah Kota  Jakarta Utara akhirnya membongkar deretan ruko di RT 011 RW 03, Jalan Niaga, Blok Z4 Utara, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Rabu (24/5/2023).

Penertiban dilakukan setelah Pemkot Jakarta Utara memberikan waktu empat hari kepada pemilik ruko untuk membongkar mandiri area yang mencaplok bahu jalan dan menutup saluran air.

Begitu eksekusi pembongkaran dimulai pada Rabu pagi kemarin, penyewa dan karyawan ruko ramai-ramai menggeruduk kantor ketua RT setempat, Riang Prasetya.

Aksi itu dilakukan para karyawan sebagai sikap menolak pembongkaran ruko yang diduga mencaplok bahu jalan dan saluran air sejak 2019. Dugaan ini pertama kali dilaporkan oleh Riang.

Sambil membawa spanduk berukuran besar, mereka jalan dari ruko menuju kantor Riang.

Baca juga: Babak Baru Drama Pembongkaran Ruko yang Melanggar di Pluit, Ketua RT Kini Jadi “Buronan Warga”

Mereka berteriak sambil menabuh ember plastik, meminta Riang untuk keluar dari kantornya. Riang diminta menghadapi massa yang menolak pembongkaran ruko.

"Kami karyawan semua. Harusnya pemerintah senang karena kami tidak harus ke luar negeri untuk cari uang. Di sini kami ada kerjaan walau gaji seberapa. (Kalau dibongkar) kami kasih makan (keluarga) pakai apa?" ucap salah satu karyawan, Romawi (43), dalam penggerudukan itu.

Romawi mempertanyakan kenapa pembongkaran baru dilakukan sekarang. Padahal, kata dia, mereka sudah tiga tahun bekerja di ruko tersebut. Menurut dia, setidaknya adanya 50 karyawan yang akan terdampak.

Adapun Riang selaku ketua RT sudah memprotes ruko yang mencaplok fasilitas umum itu sejak 2019, tetapi baru akhir-akhir ini ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com