JAKARTA, KOMPAS.com - Penutupan trotoar di depan kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia menuai kritik warga.
Rencana pembukaan akses fasilitas pejalan kaki itu akhirnya digulirkan oleh pihak terkait.
Pedestrian di depan kantor Kedubes AS sebetulnya sudah ditutup sejak 2013. Namun, penutupan ini kembali disorot setelah banyak warga mengeluh tak bisa berjalan di trotoar.
Merespons keluhan itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal berkoordinasi dengan pihak Kedubes AS hingga Kementerian Luar Negeri.
Langkah ini diharapkan dapat menghadirkan solusi untuk menyelesaikan masalah penutupan trotoar, dan membuat pejalan kaki mendapatkan haknya.
Baca juga: Saat Kedubes AS Rampas Hak Pejalan Kaki, Main Tutup Trotoar karena Alasan Keamanan
Komariah (27), pegawai di kawasan Gambir, Jakarta Pusat terbilang rutin melewati trotoar Jalan Medan Merdeka Selatan. Sebagai pengguna kereta rel listrik (KRL), tak jarang dia memilih berjalan kaki dari Stasiun Gondangdia untuk menuju kantornya.
Rute perjalanannya melewati depan Kantor Kedubes AS di Jalan Medan Merdeka Selatan. Dari kawasan Stasiun Gondangdia hingga Jalan Ridwan Rais, Komariah masih bisa berjalan di trotoar.
Berbelok sedikit ke Jalan Medan Merdeka Selatan, Komariah tak bisa lagi berjalan di atas trotoar. Sebab, jalurnya menuju depan Kedubes AS ditutup menggunakan beton dan water barrier.
"Jadi pas mau Kedubes AS itu udah enggak bisa jalan di trotoar. Harus turun ke bahu Jalan Medan Merdeka Selatan. Jadi jalannya di pinggir jalan," ujar Komariah saat berbincang dengan Kompas.com, Selasa (6/6/2023) malam.
Baca juga: Pemprov DKI: Penutupan Trotoar di Depan Gedung Kedubes AS Bagian dari Pengamanan
Menurut dia, selalu ada petugas keamanan yang berjaga di trotoar depan kantor Kedubes AS. Petugas akan meminta warga untuk tidak berjalan di trotoar, dan mengarahkan berjalan di sisi jalan raya.
"Masih bisa jalan sebenarnya walaupun ada beton. Tapi petugas pasti bakal ingetin kalau enggak boleh di trotoar. Jadi harus di jalan, kan bahaya sebenernya," kata Komariah.
Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus mengatakan, permasalahan ini sudah terjadi sejak lama, tepatnya pada era kepemimpinan Joko Widodo saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Dari zaman Pak Jokowi sebagai gubernur DKI. Kami sudah menyampaikan itu kepada Pemprov DKI Jakarta agar fasilitas publik yang merupakan hak dasar pejalan kaki harus dibuka yang di depan Kedubes AS," ujar Alfred saat dihubungi, Selasa (6/6/2023).
Baca juga: Dubes AS Tunggu Kerja Sama dengan Indonesia untuk Buka Penutup Trotoar di Depan Gedung Kedubes
Alfred mengatakan, penutupan trotoar itu terjadi saat Kedubes AS direnovasi pada 2013. Penutup trotoar di depan Kedubes AS saat itu tak jauh berbeda dari sekarang yang menggunakan barrier dan kawat berduri.
"Nah, kalau dulu tidak sampai kawat duri. Jadi terlihatlah paranoidnya. Maksud saya gini, saya tidak masuk ke dalam permasalahan Kedutaan Amerika. Tapi trotoar itu masih dalam kedaulatan Republik Indonesia, gitu," ucap Alfred.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.