Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/06/2023, 09:16 WIB
Tria Sutrisna,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penutupan trotoar di depan kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia menuai kritik warga.

Rencana pembukaan akses fasilitas pejalan kaki itu akhirnya digulirkan oleh pihak terkait.

Pedestrian di depan kantor Kedubes AS sebetulnya sudah ditutup sejak 2013. Namun, penutupan ini kembali disorot setelah banyak warga mengeluh tak bisa berjalan di trotoar.

Merespons keluhan itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal berkoordinasi dengan pihak Kedubes AS hingga Kementerian Luar Negeri.

Langkah ini diharapkan dapat menghadirkan solusi untuk menyelesaikan masalah penutupan trotoar, dan membuat pejalan kaki mendapatkan haknya.

Baca juga: Saat Kedubes AS Rampas Hak Pejalan Kaki, Main Tutup Trotoar karena Alasan Keamanan

Tak bisa berjalan di trotoar Kedubes AS

Komariah (27), pegawai di kawasan Gambir, Jakarta Pusat terbilang rutin melewati trotoar Jalan Medan Merdeka Selatan. Sebagai pengguna kereta rel listrik (KRL), tak jarang dia memilih berjalan kaki dari Stasiun Gondangdia untuk menuju kantornya.

Rute perjalanannya melewati depan Kantor Kedubes AS di Jalan Medan Merdeka Selatan. Dari kawasan Stasiun Gondangdia hingga Jalan Ridwan Rais, Komariah masih bisa berjalan di trotoar.

Berbelok sedikit ke Jalan Medan Merdeka Selatan, Komariah tak bisa lagi berjalan di atas trotoar. Sebab, jalurnya menuju depan Kedubes AS ditutup menggunakan beton dan water barrier.

"Jadi pas mau Kedubes AS itu udah enggak bisa jalan di trotoar. Harus turun ke bahu Jalan Medan Merdeka Selatan. Jadi jalannya di pinggir jalan," ujar Komariah saat berbincang dengan Kompas.com, Selasa (6/6/2023) malam.

Baca juga: Pemprov DKI: Penutupan Trotoar di Depan Gedung Kedubes AS Bagian dari Pengamanan

Menurut dia, selalu ada petugas keamanan yang berjaga di trotoar depan kantor Kedubes AS. Petugas akan meminta warga untuk tidak berjalan di trotoar, dan mengarahkan berjalan di sisi jalan raya.

"Masih bisa jalan sebenarnya walaupun ada beton. Tapi petugas pasti bakal ingetin kalau enggak boleh di trotoar. Jadi harus di jalan, kan bahaya sebenernya," kata Komariah.

Ditutup sejak era Jokowi

Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus mengatakan, permasalahan ini sudah terjadi sejak lama, tepatnya pada era kepemimpinan Joko Widodo saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Dari zaman Pak Jokowi sebagai gubernur DKI. Kami sudah menyampaikan itu kepada Pemprov DKI Jakarta agar fasilitas publik yang merupakan hak dasar pejalan kaki harus dibuka yang di depan Kedubes AS," ujar Alfred saat dihubungi, Selasa (6/6/2023).

Baca juga: Dubes AS Tunggu Kerja Sama dengan Indonesia untuk Buka Penutup Trotoar di Depan Gedung Kedubes

Alfred mengatakan, penutupan trotoar itu terjadi saat Kedubes AS direnovasi pada 2013. Penutup trotoar di depan Kedubes AS saat itu tak jauh berbeda dari sekarang yang menggunakan barrier dan kawat berduri.

"Nah, kalau dulu tidak sampai kawat duri. Jadi terlihatlah paranoidnya. Maksud saya gini, saya tidak masuk ke dalam permasalahan Kedutaan Amerika. Tapi trotoar itu masih dalam kedaulatan Republik Indonesia, gitu," ucap Alfred.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Truk Bermuatan Batu Bata Terjeblos ke Saluran di Jalan Cirendeu Tangsel

Truk Bermuatan Batu Bata Terjeblos ke Saluran di Jalan Cirendeu Tangsel

Megapolitan
Terjadi Gangguan Sarana, Penumpang LRT Jalur Harjamukti Padat di Sejumlah Stasiun

Terjadi Gangguan Sarana, Penumpang LRT Jalur Harjamukti Padat di Sejumlah Stasiun

Megapolitan
Dilaporkan atas Dugaan Malapraktik, RS Kartika Husada: Kami Tidak Menghindar

Dilaporkan atas Dugaan Malapraktik, RS Kartika Husada: Kami Tidak Menghindar

Megapolitan
BKD Bakal Periksa ASN yang Tak Pakai Kemeja Putih Saat Dilantik Heru Budi

BKD Bakal Periksa ASN yang Tak Pakai Kemeja Putih Saat Dilantik Heru Budi

Megapolitan
Ayah yang Ditusuk Anak Kandung di Cimanggis Depok Selamat, Kini Dirawat di RS

Ayah yang Ditusuk Anak Kandung di Cimanggis Depok Selamat, Kini Dirawat di RS

Megapolitan
Bocah Aniaya Teman di Rental PS, Bisa Dikembalikan ke Orangtua atau Dibina

Bocah Aniaya Teman di Rental PS, Bisa Dikembalikan ke Orangtua atau Dibina

Megapolitan
Ada Gangguan Kereta di LRT Antara Stasiun Cawang dan TMII, Perjalanan Sempat Terlambat

Ada Gangguan Kereta di LRT Antara Stasiun Cawang dan TMII, Perjalanan Sempat Terlambat

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Operasikan Puskesmas Keliling di Wilayah yang Belum Punya Puskesmas

Pemprov DKI Bakal Operasikan Puskesmas Keliling di Wilayah yang Belum Punya Puskesmas

Megapolitan
Rumah Terbakar di Pemukiman Padat Cilandak Diduga Akibat Korsleting

Rumah Terbakar di Pemukiman Padat Cilandak Diduga Akibat Korsleting

Megapolitan
Ungkap Ada ASN DKI Kolusi dan Nepotisme, Heru Budi: 'Muter-muter' Cari Jabatan!

Ungkap Ada ASN DKI Kolusi dan Nepotisme, Heru Budi: "Muter-muter" Cari Jabatan!

Megapolitan
RS Sempat Cari 80 Rujukan untuk Anak yang Mati Batang Otak usai Operasi Amandel

RS Sempat Cari 80 Rujukan untuk Anak yang Mati Batang Otak usai Operasi Amandel

Megapolitan
Anak yang Tusuk Ayah di Depok Disebut Emosi Aset Keluarga Ingin Dijual Tanpa Izin

Anak yang Tusuk Ayah di Depok Disebut Emosi Aset Keluarga Ingin Dijual Tanpa Izin

Megapolitan
Jadi Tanda Tanya Besar, RS Belum Bisa Jelaskan Penyebab Anak Mati Batang Otak usai Operasi Amandel

Jadi Tanda Tanya Besar, RS Belum Bisa Jelaskan Penyebab Anak Mati Batang Otak usai Operasi Amandel

Megapolitan
Hanya Perlu KTP, Berikut Cara Registrasi 'Face Recognition' di Stasiun Gambir

Hanya Perlu KTP, Berikut Cara Registrasi "Face Recognition" di Stasiun Gambir

Megapolitan
Lantik 309 ASN, Heru Budi: Harus Tahu Aturan Menjelang Pemilu dan Jangan 'Flexing'!

Lantik 309 ASN, Heru Budi: Harus Tahu Aturan Menjelang Pemilu dan Jangan "Flexing"!

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com