Menanti Gerak Cepat Pemprov DKI Membuka Trotoar di Depan Kedubes AS...

JAKARTA, KOMPAS.com - Penutupan trotoar di depan kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia menuai kritik warga.

Rencana pembukaan akses fasilitas pejalan kaki itu akhirnya digulirkan oleh pihak terkait.

Pedestrian di depan kantor Kedubes AS sebetulnya sudah ditutup sejak 2013. Namun, penutupan ini kembali disorot setelah banyak warga mengeluh tak bisa berjalan di trotoar.

Merespons keluhan itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal berkoordinasi dengan pihak Kedubes AS hingga Kementerian Luar Negeri.

Langkah ini diharapkan dapat menghadirkan solusi untuk menyelesaikan masalah penutupan trotoar, dan membuat pejalan kaki mendapatkan haknya.

Tak bisa berjalan di trotoar Kedubes AS

Komariah (27), pegawai di kawasan Gambir, Jakarta Pusat terbilang rutin melewati trotoar Jalan Medan Merdeka Selatan. Sebagai pengguna kereta rel listrik (KRL), tak jarang dia memilih berjalan kaki dari Stasiun Gondangdia untuk menuju kantornya.

Rute perjalanannya melewati depan Kantor Kedubes AS di Jalan Medan Merdeka Selatan. Dari kawasan Stasiun Gondangdia hingga Jalan Ridwan Rais, Komariah masih bisa berjalan di trotoar.

Berbelok sedikit ke Jalan Medan Merdeka Selatan, Komariah tak bisa lagi berjalan di atas trotoar. Sebab, jalurnya menuju depan Kedubes AS ditutup menggunakan beton dan water barrier.

"Jadi pas mau Kedubes AS itu udah enggak bisa jalan di trotoar. Harus turun ke bahu Jalan Medan Merdeka Selatan. Jadi jalannya di pinggir jalan," ujar Komariah saat berbincang dengan Kompas.com, Selasa (6/6/2023) malam.

Menurut dia, selalu ada petugas keamanan yang berjaga di trotoar depan kantor Kedubes AS. Petugas akan meminta warga untuk tidak berjalan di trotoar, dan mengarahkan berjalan di sisi jalan raya.

"Masih bisa jalan sebenarnya walaupun ada beton. Tapi petugas pasti bakal ingetin kalau enggak boleh di trotoar. Jadi harus di jalan, kan bahaya sebenernya," kata Komariah.

Ditutup sejak era Jokowi

Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus mengatakan, permasalahan ini sudah terjadi sejak lama, tepatnya pada era kepemimpinan Joko Widodo saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Dari zaman Pak Jokowi sebagai gubernur DKI. Kami sudah menyampaikan itu kepada Pemprov DKI Jakarta agar fasilitas publik yang merupakan hak dasar pejalan kaki harus dibuka yang di depan Kedubes AS," ujar Alfred saat dihubungi, Selasa (6/6/2023).

Alfred mengatakan, penutupan trotoar itu terjadi saat Kedubes AS direnovasi pada 2013. Penutup trotoar di depan Kedubes AS saat itu tak jauh berbeda dari sekarang yang menggunakan barrier dan kawat berduri.

"Nah, kalau dulu tidak sampai kawat duri. Jadi terlihatlah paranoidnya. Maksud saya gini, saya tidak masuk ke dalam permasalahan Kedutaan Amerika. Tapi trotoar itu masih dalam kedaulatan Republik Indonesia, gitu," ucap Alfred.

Basuki Tjahaja Purnama yang saat itu menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta menyampaikan, trotoar akan kembali dibuka setelah pembangunan Gedung Kedubes AS selesai.

Namun, nyatanya trotoar di depan Kedubes AS masih ditutup hingga saat ini. Untuk itu, Koalisi Pejalan Kaki mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak mencari solusi.

"Kami berharap ada solusi yang segera diambil tindakan oleh Pemprov DKI Jakarta atau Kemenlu untuk berkomunikasi dengan pihak Kedutaan Amerika," ujar Alfred saat dihubungi, Selasa (6/6/2023).

Rencana pembukaan segera dibahas

Seiring dengan banyaknya kritikan dan keluhan warga, Duta Besar AS untuk Indonesia Kim S Yung menyatakan bahwa pihaknya mempersilakan pembukaan penutup trotoar di depan kantornya.

Lewat akun Twitter resminya @USAmbIndonesia, Sung Y Kim menyatakan bahwa dia dan jajaran Kedutaan Besar AS menyambut baik keinginan warga untuk menggunakan fasilitas umum tersebut.

"Aksesibilitas, keamanan, dan walkability adalah faktor pertimbangan penting untuk kota besar seperti Jakarta," ujar Sung Y Kim seperti dikutip pada Selasa (6/6/2023).

Kini, lanjut Sung Y Kim, Kedutaan Besar AS tengah menanti kerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk membuka trotoar jalan tersebut.

"Kami menyambut baik dan menantikan kerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk pembukaan kembali trotoar di depan Kedubes AS," kata Sung Y Kim.

Secara terpisah, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI, Wiwik Wahyuni mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk menyelesaikan polemik penutupan trotoar itu.

"Dinas Bina Marga akan berkoordinasi dengan unsur Pemprov DKI Jakarta terkait dan juga dengan Kemenlu RI dan Kedubes AS untuk mendapatkan solusi teknis terbaik bagi semua pihak," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI, Wiwik Wahyuni kepada wartawan, Selasa (6/6/2023).

Wiwik mengatakan, upaya tersebut dilakukan untuk menampung aspirasi dari masyarakat, khususnya pejalan kaki yang keberatan dengan penutupan jalur pedestrian itu.

"Aspirasi masyarakat dapat menggunakan trotoar jalur pejalan kaki di depan Kedubes AS di Jalan Medan Merdeka Selatan dan juga memperhatikan bahwa pada area tersebut juga terdapat perimeter pengamanan Kedubes," ucap Wiwik.