Jika Negosiasi Harga Lahan Buntu, Ngadenin Bakal Gugat Hotel yang Tutup Akses Rumahnya

BEKASI, KOMPAS.com - Kuasa hukum Ngadenin (63), Zaenal Abidin berencana membawa masalah penutupan akses jalan rumah kliennya ke pengadilan.

Rencana itu akan dilakukan jika negosiasi penawaran harga lahan dengan pemilik hotel tidak kunjung menemui kesepakatan.

Zaenal menyebut pembangunan hotel telah melanggar Undang-undang Hukum Perdata Pasal 667 yang menyatakan pemilik rumah yang tidak mempunyai jalan keluar berhak menuntut pemilik tanah.

Baca juga: Disebut Tutup Akses Rumah Ngadenin, Pihak Hotel Pastikan Tak Langgar IMB dan Batas Amdal

"Kita lihat saja nanti negosiasinya. Ketika tidak ada kesepakatan, tidak ada cara lain kecuali kita harus ketemu di pengadilan," kata Zaenal di Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Rabu (12/7/2023).

Zaenal yakin akan menang gugatan apabila kasus tersebut dibawa ke meja hijau dengan bukti yang telah dimiliki.

Nantinya, pihak Ngadenin juga akan menggugat pihak hotel dan mencabut izin mendirikan bangunan (IMB).

"Saya bisa menang karena pasalnya jelas, fakta di lapangan jelas, tidak ada rekayasa. Nanti kami akan ajukan gugatan untuk membatalkan dan mencabut IMB," jelas dia.

"Selama kesimpulannya jika pengadilan tata usaha negara (PTUN) memenangkan kami untuk mencabut IMB, selama tanahnya Pak Ngadenin masih ada di situ, seumur hidup, tidak akan pernah keluar IMB," tegas dia.

Baca juga: Kuasa Hukum Ngadenin Sebut Pembangunan Hotel yang Tutup Akses Langgar UU meski Sudah Ada Izin

Zaenal juga merujuk Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang menyebutkan hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

"Maka dari itu, yang didahulukan adalah kepentingan masyarakat atau kepentingan sosial di atas kepentingan pribadi," tambah dia.

Berdasarkan itu, Zaenal yakin pembangunan hotel telah melanggar hukum meskipun memiliki perizinan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

"100 persen saya pastikan pembangunan hotel itu melanggar hukum meskipun perizinannya sudah ada, perizinan sudah dikeluarkan pemerintah daerah, pembangunannya ini melanggar hukum," jelas dia.

Di satu sisi, perwakilan pemilik hotel, Devin menegaskan bangunan hotel tidak melanggar izin mendirikan bangunan (IMB) maupun batas analisis dampak lingkungan (Amdal).

Baca juga: Update Rumah Ngadenin yang Terkurung Tembok Hotel, Pemda Turun Tangan karena Mediasi Dua Pihak Selalu Buntu

"Hasil pertemuan mengenai perizinan, pertama dari Tata Kota yang sudah disampaikan oleh Dinas Tata Kota bahwa izin hotel tidak ada pelanggaran maupun dari batas Amdal dan sebagainya," jelas Devin.

Devin mengaku pihak hotel pernah menawarkan tiga kali harga pembebasan lahan kepada Ngadenin Rp 8 juta per meter berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) wilayah setempat.

"Tapi pihak Ngadenin belum sepakat. Beliau mintanya Rp 15 juta. Makanya dari pihak hotel untuk menarik tawaran itu akhirnya buntu, tidak terjadi kesepakatan harga," imbuh dia.