Anaknya Gagal Masuk SMAN lewat Jalur Zonasi, Orangtua di Bekasi: Ada Indikasi Koordinat Diubah

BEKASI, KOMPAS.com - Budi Ariyanto (45), orangtua murid yang anaknya gagal masuk SMA Negeri 2 Kota Bekasi, menduga ada kecurangan dalam pendaftaran PPDB jalur zonasi.

Kecurigaan itu muncul karena ada beberapa teman putrinya yang diterima di SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Padahal, jarak rumah teman putrinya ke SMAN 2 Kota Bekasi lebih jauh dibandingkan jarak rumah Budi ke sekolah tersebut.

Jarak rumah Budi ke SMAN 2 Kota Bekasi bahkan berubah setelah diverifikasi pihak sekolah, menjadi tidak sesuai dengan data yang didaftarkan Budi ketika jalur zonasi dibuka.

"Ada di belakang rumah saya, 100 meter di belakang rumah saya, 60 meter di belakang rumah saya, bahkan ada yang lebih jauh lagi, anak-anak itu nanti jika bersekolah, lewat depan rumah saya, kenapa anak saya ditolak," kata Budi saat ditemui di rumahnya, Kayuringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Kamis (13/7/2023).

"Syarat yang sudah diajukan oleh anak saya 623 meter, namun berubah ketika sudah diklarifikasi oleh pihak sekolah menjadi 781 meter," imbuh dia.

Baca juga: Kecurigaan Orangtua Murid di Bekasi Usai Anaknya Gagal Masuk SMA Negeri Lewat Jalur PPDB Zonasi

Indikasi kecurangan itu juga diperkuat saat Budi meminta klarifikasi kepada pihak sekolah.

Saat itu, kata Budi, ada salah satu orang dari pihak sekolah yang mengatakan bahwa jarak rumah ke sekolah dalam sistem pendaftaran bisa diubah.

"Saya klarifikasi oleh pihak sekolah, ternyata ada salah satu perwakilan pihak sekolah yang mengatakan bahwasanya dia mengakui yang menentukan titik koordinat. Berarti koordinatnya kan bisa diubah," jelas dia.

Baca juga: Selidiki Dugaan Kecurangan PPDB Kota Bogor, Polisi: Jika Ada Unsur Pidana, Kami Gas

Ia pun mengeluhkan kondisi yang kini dihadapi anaknya. Terlebih, ketika mendengar ada anak-anak lain yang rumahnya lebih jauh, justru diterima di sekolah tersebut.

Budi berharap, sistem PPDB jalur zonasi menjadi evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menindak tegas oknum yang curang.

"Dinas Pendidikan Provinsi harus tegas dan memberi sanksi terhadap oknum yang jelas mencoret nama baik Dinas Pendidikan dan saya menyatakan penerimaan PPDB ini memang buruk," jelas dia.