Lebih dari Sepekan WFH, Pemprov DKI Akui Dampak terhadap Polusi Belum Signifikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Asep Kuswanto mengakui penerapan work from home (WFH) belum berdampak signifikan untuk memperbaiki kualitas udara.

Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan WFH bagi 50 persen aparatur sipil negara (ASN) lebih dari sepekan, sejak 21 Agustus 2023.

Asep mengakui penerapan ini belum maksimal.

Baca juga: Kualitas Udara Jakarta Masih Buruk meski ASN DKI Sudah Sepekan WFH

"Karena memang WFH-nya masih 50 persen dan hanya dilakukan oleh ASN DKI dan ini belum menyentuh juga kepada ASN kementerian dan lembaga, memang terlihat atau dirasakan dampaknya tidak signifikan," kata Asep saat ditemui wartawan di Hotel Ayana, Jakarta Pusat, Rabu (30/8/2023).

Asep berharap, WFH juga bisa diterapkan sektor kementerian dan swasta untuk ikut berkontribusi menekan polusi udara yang hingga kini kualitasnya masih buruk.

"Baik kementerian maupun usaha yang memang usahanya atau sebagian dari karyawannya bisa melakukan kegiatan bekerja dari rumah, itu dapat menerapkan WFH, sehingga memang pengurangan sisi dari transportasi pun bisa dirasakan," ujar Asep.

"Sekali lagi, memang kemacetan maupun sektor transportasi itu memiliki kontribusi yang cukup besar bagi polusi di Jakarta," imbuh dia.

Sebagai informasi, pemberlakuan WFH bagi ASN di lingkungan kerja Pemprov DKI Jakarta dimulai sejak 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023.

Baca juga: Ada KTT ASEAN, Pemprov DKI Imbau Swasta, BUMD, dan BUMN WFH 4-7 September 2023

Semula, WFH direncanakan berlangsung pada 28 Agustus sampai 7 September 2023. Namun, pemberlakuan itu dipercepat sekaligus diperpanjang.

"Ya (WFH dari) 21 Agustus sampai 21 Oktober, ASN DKI melakukan work from home, kecuali sekolah, kecuali rumah sakit, kecuali pelayanan dan mudah-mudahan ini bersinergi dengan PPKP (penilaian prestasi kerja pegawai)," ujar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ketika diwawancarai, Sabtu (19/8/2023).

Penerapan WFH itu, kata Heru, bukan hanya untuk mengatasi persoalan polusi udara, melainkan juga kemacetan.

"Pertama untuk mengurangi polusi, kedua juga mengurangi kemacetan," tutur Heru.

Selain itu, pada saat penyelenggaraan KTT ke-43 ASEAN tahun 2023 di Jakarta, ASN diharapkan dapat bekerja dari rumah untuk meminimalisasi kemacetan.

Aturan yang sama berlaku untuk tempat-tempat terdekat sekitar acara. Heru meminta penerapan WFH ditingkatkan menjadi 75 persen di tempat-tempat tersebut.