Perpindahan Ibu Kota Negara Diharapkan Tekan Kemiskinan dan Urai Kemacetan Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Jakarta pasca-perpindahan ibu kota negara (IKN) Pantas Nainggolan berharap, perpindahan IKN dapat menekan angka kemiskinan di Jakarta.

Perpindahan IKN nantinya juga diharapkan menekan urbanisasi ke Jakarta.

"Harapan kami ya menekan kemiskinan, juga menekan urbanisasi tentang pertumbuhan produk di DKI Jakarta," ujar Pantas di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (19/9/2023).

Baca juga: Dukung Penggantian KTP DKI Jadi DKJ, Fraksi PDI-P: Ini Konsekuensi Perubahan UU

Selain dapat menekan angka kemiskinan dan urbanisasi, kata Pantas, perpindahan IKN juga mampu mengurangi kemacetan di Jakarta dan menambah ruang terbuka yang saat ini dinilai masih minum.

"Bukan cuma Jakarta, tapi juga dengan daerah penyangga bisa terurainya kemacetan, bisa juga terurainya kekurangan ruang terbuka hijau di Jakarta,” kata anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu.

Sebagai informasi, pemerintah berencana tetap menjadikan DKI Jakarta sebagai daerah berstatus daerah khusus meskipun ibu kota Indonesia akan pindah ke Nusantara.

Baca juga: Penggantian KTP bagi Warga Jakarta Setelah Ibu Kota Pindah: antara Pemborosan Anggaran dan Momentum Perbaikan Data

Wacana ini diusung melalui pembahasan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat internal yang membahas RUU tersebut pada Selasa (12/9/2023) kemarin.

Salah satu hasil dari rapat tersebut ialah mengganti status Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta.