Proses Ganti KTP Jakarta Jangan Bikin Repot Warga!

William mengimbau lebih baik pengubahan nama DKI menjadi DKJ dilakukan dalam database saja, tidak perlu hingga fisik dalam e-KTP.

"Dengan begitu, fisik e-KTP tidak perlu diubah. Untuk pemilik e-KTP baru saja yang nama Jakarta disesuaikan menjadi DKJ," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Joko menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta menerima segala bentuk usulan terkait perubahan atau penggantian KTP.

Baca juga: Dukung Penggantian KTP DKI Jadi DKJ, Fraksi PDI-P: Ini Konsekuensi Perubahan UU

"Semua masukan kita terima, mana yang nanti bisa kita terapkan," ujar Joko

Boros anggaran

Selain berpotensi merepotkan warga, William melihat program penggantian KTP warga Jakarta setelah perpindahan ibu kota sebagai pemborosan anggaran.

William menjelaskan, ada lebih dari 11 Juta penduduk di Jakarta. Jika rencana pencetakan ulang KTP harus dilakukan, akan ada begitu banyak dana yang harus dikeluarkan.

"Berapa dana yang dihabiskan? Ini bukanlah hal yang prioritas dilakukan," ujarnya.

Di sisi lain, Joko mengakui anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah untuk penggantian KTP warga Jakarta tidaklah kecil.

"Saya belum pernah rapat soal ini, tapi ini otomatis. Kami akan bahas teknis karena (penggantian KTP) akan butuh anggaran besar," ujar Joko dalam rapat pansus Jakarta pasca-perpindahan IKN di DPRD DKI, Selasa (19/9/2023).

Untuk menekan anggaran, pemprov DKI akan berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Baca juga: Penggantian KTP Jakarta Harus Jadi Momentum Perbaikan Data Kependudukan

“Kalau dengan elektronik saya setuju juga, coba nanti kami konsul ke Dirjen Dukcapil apa bisa gunakan KTP digital,” kata Joko.

"Jadi nanti di print ulang saja. Anggaran dan blankonya kami siap toh, kan itu masih tahun depan," lanjutnya.

Perbaikan data kependudukan

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, menilai program penggantian KTP Jakarta jika dijalankan harus jadi momentum perbaikan data kependudukan.

"Ini juga kan bertahap, artinya sambil kita juga benahi data penduduk DKI Jakarta masih banyak perbaikan," ujar Basri Baco saat dikonfirmasi, Selasa (19/9/2023).

"Sekalian ganti Foto terbaru karena data sekarang kan masih pada pakai foto lama," sambungnya.

Menurut Basri Baco, penggantian KTP warga Jakarta ketika Ibu Kota pindah pada 2024 sudah seyogyanya dilakukan.

Pasalnya, terdapat perubahan status Jakarta yang berdampak pada data kependudukan masyarakat.

"Ya sudah kebutuhan dan wajib kan. Seumur hidup juga kan pane KTP-nya," kata Basri Baco.

(Penulis: Tria Sutrisna | Editor: Jessi Carina, Ihsanuddin)