Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPRD Tak Cuma Cecar Pemkot Depok Soal Menu Pencegah Stunting, tapi Juga Harga Toples dan Stiker Wajah Wali Kota

Kompas.com - 17/11/2023, 20:28 WIB
Larissa Huda

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Buntut menu pencegah stunting atau tengkes yang tak memadai membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dicecar oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD).

Mereka dicecar saat rapat terbukan soal program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk mengatasi stunting di Gedung DPRD Depok, Jawa Barat, Jumat (17/11/2023).

Rapat itu menyinggung menu PMT yang memakan anggaran Rp 4,9 miliar itu tak layak. Padahal, setiap menu yang disajikan itu Rp 18.000 per porsi.

Baca juga: DPRD Depok Pertanyakan Wajah Wali Kota Mejeng di Stiker Toples Menu Stunting, padahal Dana dari APBN

"Warga yang datang banyak mengeluhkan, anaknya enggak mau makan menu yang diberikan," kata anggota Komisi D Fraksi PPP, Qonita Lutfiah, Jumat.

"Maka itu sebaiknya kita berilah yang selayaknya, harusnya komposisi juga lebih diutamakan," kata dia.

Tak hanya kualitas menu, ternyata ada hal-hal lain yang membuat masyarakat hingga anggota dewan. Salah satunya soal aksesoris hingga kemasan yang disebut tak patut.

Atribut partai

Qonita sempat menyentil kader puskesmas soal aksesori warna dan foto anggota partai yang digunakan ketika membagikan menu PMT.

Padahal, hal tersebut dilarang demi menjaga kondusivitas Kota Depok dalam menghadapi pemilihan umum (pemilu).

Baca juga: Anggota DPRD Cecar Dinkes Depok, Pertanyakan Harga Toples pada Makanan Tambahan Pencegah Stunting

"Percikan-percikan ini jangan sampai mengundang hal-hal yang tidak kita inginkan," ujar Qonita.

Adapun polemik PMT di Kota Depok saat ini tengah menjadi sorotan usai viral di media sosial.

Pasalnya, menu yang disediakan hanya nasi, kuah sup, sawi, dan tahu yang dibungkus wadah bening dengan tutup warna-warni bergambar Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono.

Harga toples

Anggota Komisi D DPRD Depok, Babai Suhaimi, juga mencecar jajaran Dinas Kesehatan Kota Depok terkait penggunaan toples pada makanan tambahan pencegah stunting.

Babai mengatakan anggaran untuk pengadaan toples cukup besar. Dia pun mencecar dari mana sebenarnya inisiasi penggunaan toples itu berasal.

Baca juga: Panggil Dinas Kesehatan Kota Depok, Komisi D DPRD Cecar Persoalan Menu Stunting

Merespons pertanyaan ini, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Depok Mary Liziawati berkata, toples wadah menu PMT disediakan langsung oleh WUB (wirausaha bersama) yang menjadi pihak ketiga.

Dalam kesempatan itu, perwakilan WUB dari sejumlah kecamatan pun buka suara. Namun tidak ada jawaban pasti berapa tepatnya harga satu toples tersebut. Sahut-sahutan pun terjadi.

Halaman:


Terkini Lainnya

Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

Megapolitan
Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Megapolitan
Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Megapolitan
Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Megapolitan
Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Megapolitan
Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Megapolitan
Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Megapolitan
Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Megapolitan
Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Megapolitan
Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Megapolitan
Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Megapolitan
Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Megapolitan
Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi 'Pilot Project' Kawasan Tanpa Kabel Udara

Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi "Pilot Project" Kawasan Tanpa Kabel Udara

Megapolitan
Keluarga Korban Begal Bermodus 'Debt Collector' Minta Hasil Otopsi Segera Keluar

Keluarga Korban Begal Bermodus "Debt Collector" Minta Hasil Otopsi Segera Keluar

Megapolitan
Masih di Bawah Umur, Pelaku Perundungan Siswi SMP di Bogor Tak Ditahan

Masih di Bawah Umur, Pelaku Perundungan Siswi SMP di Bogor Tak Ditahan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com