Gabungan Mahasiswa Bagikan Selebaran di Depan Kampus UIN, Isinya Tolak Politik Dinasti

JAKARTA, KOMPAS.com - Gabungan mahasiswa Jakarta membagikan selebaran di depan Gedung Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat, Tangerang, Kamis (11/1/2024).

Selebaran itu berisi ajakan kepada masyarakat untuk menolak politik dinasti di Indonesia. 

“Tuntutan kami adalah kami menolak dan mengajak masyarakat pengguna jalan yang melintas untuk tidak memilih orang yang terlibat dalam politik dinasti dan punya sejarah masa lalu yang kelam, yaitu penculikan aktivis,” kata Glamora, perwakilan salah satu mahasiswa, kepada Kompas.com, Kamis.

Baca juga: Polisi Kembali Periksa Syahrul Yasin Limpo dalam Kasus Dugaan Pemerasan oleh Firli Bahuri

Aksi yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB itu diikuti ratusan mahasiswa Kampus UIN dan beberapa kampus sekitar Ciputat, seperti UMJ, Ganesha, Unpam.

Glamora menyebutkan, aksi serupa juga dilakukan di banyak daerah dan kota. Sampai hari ini, dia mengeklaim lebih kurang ada 800 kampus di 35 provinsi di Indonesia.

“Teknisnya memang beda-beda, ada yang skalanya besar, ada yang skalanya kecil, tetapi memang kita pusatkan di UIN Jakarta karena kita yang menginisiasi dan mengonsolidasikan teman-teman kampus, aktivis, dan mahasiswa di berbagai kampus,” ucap Glamora.

Dalam selebaran poster yang dibagikan itu, terdapat data-data dan fakta-fakta sejarah yang dikumpulkan dari beberapa media.

Baca juga: Lika-liku Keseharian Sopir Truk Kontainer, Bertaruh Nyawa di Jalan Tanpa Asuransi Kesehatan

Mahasiswa juga meminta kepada Jokowi, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI- Polri untuk netral menjelang pemilu.

“Jangan sampai kita menemukan kecurangan dan ada keberpihakan aparat penggunaan insfastruktur negara untuk memenangkan paslon tersebut, karena kita melihat hari ini pengerahan lembaga negara itu sangat nyata, sangat terlihat,” ungkap Glamora.

Diketahui, nantinya akan ada aksi serupa yang lebih besar dan akan dipusatkan di satu titik.

Aksi pembagian poster ini termasuk dari salah satu rangkaian penolakan adanya politik dinasti di Indonesia, yang sebelumnya pernah dilakukan pada aksi penolakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) meloloskan batas minimum cawapres.