Caleg dari Partai Buruh ini mengaku hanya mengeluarkan dana Rp 2 juta untuk membuat seluruh APK yang didapat dari pekerjaannya.
“Saya sisihkan uang buat kampanye setiap gajian. Kebetulan saya part time jadi PRT di tiga majikan. Makanya alhamdulillah bisa bantu sedikit untuk kebutuhan pembuatan APK,” ungkap dia.
Meski sudah terdaftar sebagai caleg DPRS DKI, Yuni mengaku tak diperbolehkan untuk melakukan kampanye di sekitaran kontrakannya.
Baca juga: Jadi Caleg DPRD DKI, PRT di Jaksel Ngaku Tak Boleh Kampanye di Sekitar Kontrakannya
“Jujur saja, di sini, di kontrakan saya, saya tidak diperbolehkan untuk sosialisasi waktu minta izin,” kata Yunin
Yuni menyebut, dirinya tak diberi izin oleh salah satu perangkat wilayah setempat.
Alasannya, wilayah yang dihuni Yuni telah mendeklarasikan dukungan untuk beberapa caleg.
“Mereka bilang gini, ‘karena di sini sudah mendukung dua caleg, jadi enggak bisa sosialisasi’,” ungkap Yuni seraya menceritakan perkataan oknum tersebut.
Yuni yang berstatus sebagai pendatang akhirnya memilih untuk legawa.
Ia tak ingin membuat gaduh wilayah tempat tinggalnya gegara hal seperti ini dan memilih untuk berkampanye di lokasi lain.
“Karena aku pendatang, aku sadar diri dan menghargai aja. Toh kita bisa sosialisasi di tempat lain,” tutur dia.
(Tim Redaksi: Dzaky Nurcahyo, Nursita Sari, Jessi Carina)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.