PSI Belum Bahas Arah Dukungan pada Pilkada DKI, Masih Kawal Suara pada Pileg 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sampai saat ini belum membahas persiapan maupun dukungan untuk Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2024.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta Elva Fahri Qolbina menjelaskan, seluruh jajaran partai hingga kini masih fokus mengawal proses penghitungan suara pemilihan anggota legislatif (Pileg).

“Saat ini kami masih fokus untuk mengawal proses perhitungan suara Pileg 2024 di Jakarta. Alhamdulillah kemungkinan suara PSI akan melebihi 2019,” ujar Elva saat dihubungi, Selasa (27/2/2024).

Baca juga: Belum Bahas Pilkada DKI, PKS: Kami Masih Mengawal Suara Pilpres dan Pileg

Saat ditanya kemungkinan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep ikut berkontestasi sebagai kandidat pada Pilgub DKI Jakarta, Elva tak merespons.

Dia hanya menegaskan bahwa pembahasan lebih lanjut soal Pilgub DKI dan sosok yang akan didukung, baru akan dilakukan setelah penetapan hasil Pemilu 2024.

“Amanah dari hasil Pemilu 2024 ini kemudian akan kami perjuangkan dalam Pemilihan Gubernur mendatang,” kata Elva.

Berdasarkan hasil hitung sementara real count KPU RI pada Selasa (27/2/2024) pukul 13.30 WIB, data yang sudah masuk untuk wilayah Jakarta sebesar 51,64 persen, atau 15.888 dari 30.766 TPS di Ibu Kota.

Baca juga: Nasdem Klaim Sahroni Siap Bersaing atau Berkoalisi dengan Kaesang di Pilkada DKI 2024

PSI sementara ini menduduki posisi keenam dengan perolehan suara 8,03 persen.

Sebagai informasi, data yang tersaji di dalam situs KPU hanyalah alat bantu untuk keterbukaan hasil penghitungan suara.

Penghitungan suara secara resmi tetap dilakukan melalui mekanisme rekapitulasi berjenjang dari tingkat TPS, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, hingga pusat, dengan penandatanganan berita acara di setiap tingkatan.

KPU RI masih melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang dari Kamis (15/2/2024) hingga Rabu (20/3/2024). Penetapan hasil pemilu dilakukan paling lambat 3 hari setelah memperoleh surat pemberitahuan atau putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).