Belajar dari Pemilu 2024, KPU DKI Mitigasi TPS Kebanjiran Saat Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI telah memitigasi banjir di tempat pemungutan suara (TPS) menjelang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Jakarta.

Ketua Divisi Teknis Bidang Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan, pemetaan wilayah rawan banjir itu merupakan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari 2024.

"Kami sudah belajar dari pemilu ya, pertama koordinasi dengan BPBD untuk itu memetakan titik yang lokasi banjir, lalu kami ada mitigasi," ujar Dody saat dikonfirmasi, Kamis (18/4/2024).

Baca juga: BPBD DKI Terjunkan 200 Personel untuk Bantu Amankan Logistik dan Relokasi TPS Banjir

Selain itu, KPU dan beberapa instansi lain, termasuk BPBD DKI, juga mengantisipasi kemungkinan banjir kembali di TPS saat penyelenggaraan Pilkada 2024.

"Kemarin (saat Pemilu) begitu banjir, terutama di Jakarta Utara kan kami relokasi. Cuma ada beberapa titik yang tidak mungkin dilakukan (pencoblosan) karena genangan cukup tinggi. Kita akan lihat November apa masuk curah hujan yang tinggi atau seperti apa," kata Dody.

Sebagai informasi, KPU RI akan menggelar Pilkada serentak 2024 di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan, pemungutan suara pilkada akan berlangsung pada 27 November 2024.

Ia pun mengajak KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk bekerja sesuai peraturan perundangan-undangan, dan berpegang teguh pada kode etik penyelenggara Pemilu.

Baca juga: Bawaslu DKI Temukan 629 Masalah Saat Pencoblosan, Paling Banyak TPS Banjir dan Roboh

"Kita bekerja dengan etos, profesional, transparan, terbuka, dan penuh integritas. Bila hal itu kita kerjakan bersama akan perkuat legitimasi proses dan hasil," kata Hasyim.

Pilkada serentak 2024 hanya diikuti 37 dari 38 provinsi di seluruh Indonesia, termasuk di DKI Jakarta.

Sebab, sesuai amanat undang-undang, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak melakukan pilkada langsung untuk memilih gubernur dan wakil gubernur.

"Kalau DIY kan tidak melalui pilkada langsung," kata Hasyim.