NIK-nya Dinonaktifkan karena Tak Lagi Berdomisili di Ibu Kota, Warga: Saya Enggak Tahu Ada Informasi Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga bernama Tri (32) mengaku tidak mengetahui adanya kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang tak lagi berdomisili di ibu kota.

Tri mengaku baru mengetahui hal tersebut saat diwawancara dan mengecek status NIK-nya melalui laman https://datawarga-dukcapil.jakarta.go.id.

Usai memasukkan NIK, Tri menerima catatan dari laman tersebut yang tertulis, “terdaftar dalam penataan dan penertiban dokumen kependudukan sesuai domisili.”

Baca juga: Pemprov DKI Buka Posko Aduan untuk Komplain Soal Penonaktifan NIK

“Nah, saya juga enggak tahu ada informasi ini sebelumnya atau apa saya yang kurang update beritanya,” kata Tri saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Kamis (17/4/2024).

Saat ditanya bagaimana tanggapannya, ia tidak bisa berkata banyak. Tri hanya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan Pemprov DKI Jakarta.

“Enggak tahu ya, apakah akan berpengaruh terhadap saya atau enggak. Karena, selama ini, penggunaan KTP, misalnya dari DKI untuk bantuan sosial atau lainnya memang enggak dapat, enggak ada, saya pun kalau enggak dapat, juga enggak apa-apa,” ujar Tri.

Dengan begitu, ayah satu anak tersebut hanya bisa pasrah.

“Iya (pasrah). Ya pokoknya ikut sajalah. Kalau memang disuruh pindah, mau enggak mau. Kan, administrasi penting buat ke depannya. Buat saya, buat keluarga saya,” tutur dia.

Sebelum pindah domisili, Tri tercatat sebagai warga Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Baca juga: Pekan Ini, Pemprov DKI Bakal Surati Kemendagri untuk Nonaktifkan NIK 92.432 Warga Jakarta

Pada 2018, dia membeli rumah di Desa Ragajaya, Bojong Gede, Kabupaten Bogor, secara inden.

Selang beberapa tahun, yakni awal 2021, Tri menikah dengan kekasihnya yang merupakan warga Bandung, Jawa Barat.

“Saya tinggal dulu di Jakarta. Di Jakarta, saya urus administrasi kan (pisah Kartu Keluarga), istri saya orang Bandung, ikut di Jakarta. Nah, akhirnya saya memutuskan, 'ya sudah, keluar dari rumah orangtua, kita pindah rumah di Bogor'. Ya sudah, akhir 2021, saya di Bogor,” ungkap Tri.

Ada beberapa alasan Tri belum mengurus pindah domisili usai bermukim di Bojong Gede. Salah satunya adalah rencana dia yang ingin kembali ke Jakarta.

“Ada rencana mau cari rumah di Jakarta. Pekerjaan juga di Jakarta, atau ada bisnis lain yang harus di Jakarta. Sebenarnya, di sini ditawari mulu sama RT dan RW setempat, 'ayo yang baru pada tinggal, silakan pindah KTP sini',” kata Tri.

“Nah, saya memutuskan untuk belum mau pindah jadi KK sini. Karena, saya ada rencana kayak enggak lama tinggal di Bogor, pengin balik lagi ke Jakarta,” lanjutnya.

Baca juga: KPU Bakal Temui Dukcapil DKI, Bahas Penyusunan DPT Pilkada di Tengah Penonaktifan NIK

Terlepas dari alasan tersebut, Tri juga memikirkan pendidikan anaknya pada masa yang akan datang.

“Saya lebih prefer pendidikan anak di Jakarta. Di situ (Jakarta) banyak yang oke. Kalau misalkan anak saya kuliah, di kampus itu banyak pilihan yang oke. Pertimbangan saya itu saja sih sebenarnya,” pungkas Tri.

Diberitakan sebelumnya, tahapan penonaktifan NIK akan dilakukan pada April dari yang sebelumnya dijadwalkan awal Maret 2024.

Penundaan tahapan penonaktifan NIK warga Jakarta di luar daerah itu tidak lepas dari adanya momen kontestasi politik Pemilu 2024.

Dengan demikian, proses penonaktifan NIK akan dilakukan secara bertahap pada April 2024, tepatnya setelah Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.