Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta menyarankan agar pengelolaan Jakarta International Stadium (JIS), Taman Ismail Marzuki (TIM), hingga Velodrome diambil alih oleh dinas terkait.

Anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyampaikan, langkah itu perlu dipertimbangkan karena PT Jakarta Propertindo (Jakpro) kesulitan memberikan deviden dari aset-aset yang dikelolanya.

“Jadi pengelolaan aset itu perlu dievaluasi. Kalau perlu operasional dari pemerintah, diambil alih dinas saja. Sifatnya badan usaha milik daerah (BUMD) kan revenue center, biar kasih dividen,” ujar Gilbert saat dikonfirmasi, Sabtu (27/4/2024).

Baca juga: Pemprov DKI Tak Lagi Gelar Shalat Idul Fitri di JIS Tahun Ini

Gilbert menduga, PT Jakpro kesulitan memberikan dividen atau pembagian laba dengan Pemprov DKI karena beban operasional yang besar.

Dia mencontohkan JIS yang belum banyak disewa untuk kegiatan masyarakat.

Namun, operasional memakan biaya yang besar, yakni sekitar Rp 80 miliar.

Penugasan yang berat untuk Jakpro itu, kata Gilbert, pada akhirnya berdampak pada kondisi kesehatan keuangan perusahan.

“Saya kira Jakpro tidak mungkin beri dividen, untuk menutupi operasional saja saya kira sulit. Hingga saat ini hasil penggunaan JIS tidak ada. Sementara operasionalnya sekitar Rp 80 miliar,” kata Gilbert.

“Belum lagi TIM, Velodrome dan lain-lain. Pemprov harus melakukan perbaikan kondisi ini. Beban penugasan Jakpro irasional. Sejak awal terlalu banyak beban yang seharusnya itu dikerjakan Dinas,” ucap dia.

Baca juga: Ditanya Heru Budi, Dirut Jakpro Klaim Pembangunan LRT Velodrome-Manggarai Sudah 10 Persen

Diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menerima dividen atau pembagian laba tahun 2023 dengan nilai mencapai Rp 545,8 miliar.

Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono menyampaikan, terdapat 12 perusahaan yang telah menyerahkan dividen.

Pembagian laba dari perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki Pemprov DKI Jakarta itu berasal dari hasil kinerja pada 2022.

“Pada 2023 total setoran dividen sebesar Rp 545.869.249.987. Penyetoran dividen tahun 2023 berasal dari kinerja tahun buku 2022,” ujar Nasruddin saat dikonfirmasi, Selasa (23/4/2024).

Menurut Nasruddin, jumlah tersebut melebihi target yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan 2023, yakni sebesar Rp 545.869.249.882.

Meski begitu, belum semua perusahaan yang sahamnya dimiliki Pemprov DKI Jakarta menyerahkan dividen, salah satunya adalah PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Nasruddin belum memberikan keterangan apapun ketika dikonfirmasi mengenai Jakpro dan perusahaan lain yang belum memberikan dividen ke Pemprov DKI.

Baca juga: Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Telan Anggaran Rp 5,5 Triliun

Berikut daftar perusahaan yang telah menyerahkan dividen ke Pemprov DKI Jakarta:

1. PT Bank DKI: Rp 281.670.562.798

2. PT Transportasi Jakarta: Rp88.529.116.811

3. PT Delta Jakarta Tbk: Rp 68.315.227.500

4. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk: Rp 33.407.999.971

5. PT Pembangunan Jaya: Rp 20.320.000.000

6. PT Food station Tjipinang Jaya: Rp 14.426.245.892

Baca juga: Penyewaan Lapangan Latih JIS Diskon hingga 25 Persen Selama Ramadhan

7. Perumda PAL Jaya: Rp 14.407.820.822

8. PT Kawasan Berikat Nusantara: Rp 10.050.867.798

9. Perumda Pasar Jaya Rp 5.897.211.097

10. PT JIEP: Rp 4.783.042.097

11. PT Asuransi Bangun Askrida: Rp 2.302.711.241

12. PT Cemani Toka: Rp 1.758.443.960