Pemprov Jakarta Kaji Wacana Sekolah Swasta Gratis Pakai KJP

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mengkaji kebijakan sekolah swasta gratis di Jakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono berharap, wacana kebijakan sekolah swasta gratis untuk anak-anak di Jakarta itu bisa terwujud melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Berikutnya sekolah swasta. Kami Pemprov DKI dengan DPRD akan berdiskusi sekolah gratis," ujar Heru usai deklarasi penutupan International Mayors Forum 2024 di Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Apabila kebijakan itu berjalan, anak-anak dari keluarga kurang mampu di Jakarta bisa bersekolah secara gratis menggunakan KJP di sekolah swasta yang bekerja sama dengan Pemprov DKI.

Baca juga: Heru Budi Sebut Jakarta Bakal Terus Kekurangan Sekolah karena Banyaknya Pendatang

"Kan uang KJP ini nanti bisa diberikan (digunakan) di sekolah swasta gratis itu. Sedang kami bahas," ucapnya.

Heru berharap, pembahasan kebijakan itu berjalan dengan lancar sehingga anak-anak di Jakarta dapat menempuh pendidikan secara merata.

"Mudah-mudahan pembahasan itu cepat kalau sekolah gratis dan tidak ada masalah KJP kapan cair dan segala macam," imbuh dia.

Sebelumnya, Heru menyebut Jakarta bakal terus kekurangan bangku sekolah karena banyaknya pendatang yang pindah ke ibu kota.

Menurut Heru, perpindahan warga ke Jakarta sudah terjadi sejak sebelum Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dibuka.

Baca juga: Plang JakHabitat DP Rp 0 di Rusunami Cilangkap Hilang, Heru Budi: Saya Enggak Utak-atik

Menyikapi ini, Heru mengatakan, perlu dilakukan perbaikan zonasi PPDB agar setiap siswa di Jakarta mendapatkan kursi sekolah.

"Kita harus memperbaiki zonasi itu, (karena) banyak warga yang pindah ke Jakarta, itu problem," ucap Heru.

Sebab itu, Heru berharap, wacana sekolah swasta gratis dapat segera terealisasi agar orangtua yang putra-putrinya tidak bersekolah di satuan pendidikan negeri, tak terbebani oleh biaya.