Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Warga Kebon Melati Tak Sepakat Ganti Rugi Tanah

Kompas.com - 18/07/2013, 16:23 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Terkait rencana normalisasi Waduk Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, warga Kebon Melati sudah ditawari terkait ganti rugi pembebasan lahan. Namun, warga masih belum sepakat dengan jumlah yang ditawarkan Pemprov DKI.

"(Ganti rugi) Beda-beda sih. Tapi kemarin ada yang ditawar Rp 5 juta per meter enggak mau. Mereka maunya ya ada yang Rp 10 juta per meter, ada yang Rp 15 juta per meter," kata Bari, Ketua RT 02 RW 05 Kebon Melati kepada Kompas.com, Kamis (18/7/2013).

Pria asal Banten yang sudah berdomisili di Jakarta 57 tahun ini meminta ganti rugi yang adil. Kalaupun ganti rugi tak menemui kata sepakat, ia berharap pemerintah bisa mengadakan pemutihan tanah.

Di wilayahnya, Bari menjelaskan, lebih kurang ada 20 rumah yang dihuni 50-60 kepala keluarga. Namun, di wilayah RT 02 RW 05, hanya satu rumah yang memiliki sertifikat.

"Di sini enggak ada sertifikat. Tanah girik. Tanah girik itu tanah garapan. Jadi, maksudnya itu tanah garapan rakyat. Terus didirikan rumah-rumah," aku Bari. Meski demikian, ia menyadari jika ada normalisasi, besar kemungkinan akan ada penggusuran.

Warga Kelurahan Kebon Melati pernah mengalami penggusuran sekitar akhir 60-an. Warga yang sebagian besar dari Kota Batu digusur dan dipindahkan ke Pedongkelan.

"Tahun 94-95 ada lagi, ganti ruginya waktu itu Rp 500 ribu per meter. Sampai tahun 97 ganti ruginya jadi Rp 1 juta per meter. Sesudah itu, sudah. Krisis moneter," jelas Bari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor Banjirnya Kayak Lautan

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor Banjirnya Kayak Lautan

Megapolitan
Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Megapolitan
Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com