Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soeharto Batal Diusulkan Jadi Nama Jalan, Ini Alasannya

Kompas.com - 04/09/2013, 18:27 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Nama Presiden Ke-2 RI Soeharto batal diusulkan menjadi nama pengganti Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Alasannya, Panitia 17 menyatakan bahwa Soeharto bukan merupakan pahlawan nasional.

Muhammad Yamin, salah satu anggota Panitia 17, menjelaskan, setelah melakukan pembahasan mendalam dan mengakomodasi masukan dari masyarakat, pihaknya memutuskan nama Soeharto batal diusulkan untuk menjadi nama pengganti Jalan Medan Merdeka Barat.

Selain Soeharto, nama mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin juga batal diusulkan mengganti nama Jalan Medan Merdeka Timur. "Akhirnya dua itu (Soekarno dan Hatta) yang dicalonkan karena dua lainnya belum pahlawan. Nama Pak Soeharto dan Pak Ali belum akan diusulkan," kata Yamin, saat dijumpai di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (4/9/2013).

Seperti diberitakan sebelumnya, Panitia 17 mengusulkan nama empat tokoh nasional untuk menggantikan nama Jalan Medan Merdeka, yang mengelilingi kawasan Monumen Nasional di Jakarta Pusat.

Selain Soeharto dan Ali Sadikin, pembaca proklamasi Kemerdekaan RI, Soekarno dan Hatta, juga diusulkan untuk mengganti nama Jalan Medan Merdeka Selatan dan Medan Merdeka Utara. Ketua Delegasi Panitia 17, Jimly Asshiddiqie menjelaskan, usulan tersebut muncul dari inisiatif sejumlah tokoh dalam Panitia 17.

Landasannya adalah untuk meningkatkan rasa kepedulian dan rasa menghormati jasa pahlawan yang dianggap mulai berkurang. Usulan itu akan diajukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diharap terealisasi paling lambat pada 10 November 2013.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Megapolitan
Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com