Jelang Setahun Jabatan, Basuki Minta Maaf kepada Warga Gusuran

JAKARTA, KOMPAS.com — Menjelang satu tahun masa jabatannya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama secara khusus memohon maaf karena telah menggusur warga maupun pedagang kaki lima yang melanggar peraturan.

"Kami mau sampaikan, kami harus mohon maaf kepada orang yang melanggar perda karena kami akan menegakkan peraturan," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (10/9/2013).

Basuki mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengambil alih kembali lahan-lahan milik negara yang telah diduduki warga. Hal ini sudah menjadi komitmen Gubernur DKI Joko Widodo dan Basuki untuk membuat Jakarta menjadi nyaman dan dapat dinikmati bersama.

Basuki tidak ingin ada distorsi maupun ketidakadilan dalam penertiban tersebut. Oleh karena itu, baik PKL maupun warga yang menduduki jalur hijau akan direlokasi ke tempat yang telah disediakan. PKL direlokasi ke pasar yang telah disediakan, sedangkan warga yang menempati bangunan ilegal akan direlokasi ke rumah susun (rusun).

"Peraturan dan kebijakan itulah yang akan terus kami tegakkan. Kami lihat selama ini penegakan peraturan itulah yang kerap dilupakan dan tidak pernah dilakukan," kata Basuki.

Selama 11 bulan memimpin Jakarta, Jokowi dan Basuki kerap dihadapkan dengan protes warga yang menggunakan lahan milik negara maupun fasilitas umum. Hal itu terjadi di sekitar Waduk Pluit, Jakarta Utara; Waduk Ria Rio, Jakarta Timur; dan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Salah satu hal yang mendapat tentangan keras dari warga adalah pernyataan Basuki yang kerap dianggap arogan dan kasar. Basuki antara lain pernah melontarkan kata "komunis" dalam hal penertiban di sisi barat Waduk Pluit. Warga yang tidak terima dengan pernyataan Basuki itu melapor kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan laporan tindak pelanggaran HAM.

Seiring berjalannya waktu, muncul konflik baru antara Basuki dan Jokowi dengan Komnas HAM. Saat itu, Basuki menerima tantangan Komnas HAM untuk memberikan kuliah terkait HAM. Pada akhirnya, Jokowi turun tangan dan menyudahi polemik itu dengan berdiskusi bersama Komnas HAM. Kini sisi barat Waduk Pluit telah berubah menjadi taman kota dan sebagian warga telah menetap di Rusun Marunda maupun Rusun Muara Baru.