Bogor Ikut Menata PKL-nya

BOGOR, KOMPAS.com —  Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah meresmikan kawasan pedagang kaki lima hasil pembinaan dan pengembangan di Jalan Bina Marga, Bogor Timur, Kota Bogor, Rabu (11/9).

Jalan Bina Marga merupakan satu dari 14 lokasi yang ditetapkan Pemerintah Kota Bogor sebagai kawasan binaan dan pengembangan PKL. Jalan Bina Marga adalah satu dari empat kawasan PKL yang dibina dan dikembangkan dengan model melibatkan perguruan tinggi, pengusaha, dan pemerintah. Tiga kawasan lain ialah Jalan Ekalokasari, Jalan Bangbarung, dan Gang Selot.

Asisten Deputi Urusan Penelitian UKM Karimudin memaparkan, pembinaan dan pengembangan PKL di empat kawasan itu berlangsung sejak Oktober 2011. PKL ditata dari aspek legalitas usaha, pembiayaan pemasaran, sarana prasarana, dan sanitasi.

Sertifikat laik higienis

PKL Bina Marga dan Ekalokasari bergabung dalam Koperasi Serba Usaha (KSU) Bineka. PKL Bangbarung dan Selot bergabung dalam KSU Selobang. Mereka bergabung dalam KSU untuk memudahkan dalam simpan pinjam, permodalan, dan penguatan kelembagaan. "Mereka akan terhindar dari rentenir," kata Karimudin.

Anggota KSU Bineka, Suherman, menyatakan telah berjualan di Jalan Bina Marga sejak 2000. Dengan pembinaan dan pengembangan, Suherman merasa usahanya lebih baik. Omzet harian yang tadinya Rp 1 juta kini menjadi Rp 1,3 juta.

Selain itu, usaha makanan minuman milik Suherman, seperti semua PKL di empat lokasi tadi, juga telah dibina dan ditata sehingga mendapat sertifikat laik higienis dan sanitasi pangan.

"Sertifikat harus diperbaiki setiap enam bulan untuk meyakinkan konsumen," katanya.

Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kota Bogor Taufik QS mengatakan bahwa 14 lokasi itu hanya mampu menampung 2.000 PKL. Di luar itu masih ada 6.000-7.000 PKL yang berjualan dengan mengokupasi fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Pemerintah Kota Bogor mempertimbangkan membeli beberapa kawasan untuk zona PKL baru. Kawasan yang dilirik, antara lain, gedung belanja Plasa Muria dan gedung bioskop Teater President yang bertahun-tahun tidak berfungsi.

Kementerian mendukung Pemerintah Kota Bogor yang mendorong PKL untuk memperhatikan aspek kesehatan, kebersihan, dan kehalalan dalam menjual produk. Dorongan ini akan mengubah paradigma PKL agar berusaha dengan baik dan berkelanjutan. (BRO)