Saatnya Warga Jadi Agen Perubahan di Jakarta

Sampai Senin (2/12/2013), warga pemilik 99 bidang tanah yang akan dibebaskan, dibantu Panitia Pengadaan Tanah, Badan Pertanahan Nasional, dan Kelurahan Petukangan Selatan, tengah maraton menyelesaikan pemberkasan lahan. Hingga tadi malam, hanya tersisa kurang dari 15 bidang lahan yang proses pemberkasannya belum selesai.

”Targetnya, Kamis atau Jumat pembayaran dilakukan. Pak Gubernur Joko Widodo kabarnya yang akan menyerahkannya sendiri kepada kami,” kata Tatang Sukirno, salah satu dari 99 pemilik tanah.

Kantor Lurah Petukangan Selatan menjadi saksi kebersamaan antara berbagai instansi perwakilan pemerintah dan warga.

”Saya sudah di kantor kelurahan terus setiap hari,” kata Ketua Tim Pengadaan Tanah Kementerian Pekerjaan Umum Ambardy Effendy sambil tertawa lepas.

Letih, sudah pasti. Namun, semangat baru memompa Ambardy dan petugas dari instansi lain yang bertugas membantu warga melengkapi pemberkasan syarat-syarat sah kepemilikan tanahnya. Kelengkapan pemberkasan syarat mutlak sebelum pembayaran dilakukan.

”Kami sudah nawaitu akan melanjutkan hidup dengan lembaran baru. Semoga dengan dilanjutkannya proyek jalan tol ini, Jakarta juga akan tambah baik, terutama tambah nyaman untuk warganya,” ucap Tatang, yang juga Ketua Forum Komunikasi Warga Petukangan Selatan JORR W2.

Dimanusiakan

Perlawanan warga Petukangan ini dimulai sejak November 2010. Ratusan warga memilih turun ke jalan hingga menutup Jalan Ciledug Raya yang dipimpin Ketua Paguyuban Korban Penggusuran Petukangan Selatan dan Petukangan Utara Sofwan Sudirman. Sofwan kala itu menyatakan, warga menolak keputusan pemerintah yang menetapkan ganti rugi tanah sepihak tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi warga yang bakal tergusur demi proyek JORR W2.

Warga menuntut bisa bertemu dan berdialog langsung dengan pemimpin kota DKI Jakarta saat itu, tetapi tak pernah terpenuhi. Warga merasa menjadi korban, tetapi tak mau berhenti berjuang.

Situasi berubah saat Jokowi menjadi gubernur. Jokowi menerima warga berdialog di Balaikota pada 17 Maret 2013. Dua hari kemudian, Jokowi menyambangi warga di Petukangan Selatan. Pada 24 Maret, Jokowi pun menggelar makan siang bersama. Segala unek-unek, rasa marah, sampai kekhawatiran akan kelangsungan hidup jika warga jadi digusur ditampung Jokowi. Gubernur kemudian berujar, hidup warga tak akan sia-sia, apalagi jika tanahnya kelak jadi bagian akses penting mobilitas perekonomian kota ini.

”Sejak itulah, kami melunak dan memahami posisi kami sebagai warga kota,” kata Tatang.

Seiring waktu, masih ada gesekan antara warga dan pihak-pihak di bawah Jokowi atau instansi lain. Warga menolak tawaran ganti rugi tanah senilai Rp 3,5 juta-Rp 8 juta per meter persegi karena di lokasi tersebut harga tanah memang telah membubung tinggi.

Akan tetapi, karena merasa telah dimanusiakan oleh pemimpin tertinggi Jakarta, niat dan prasangka baik sudah melandasi hati warga dan aparat, seperti halnya Ambardy.

Kedua belah pihak bersedia mengikuti upaya konsolidasi, pertemuan informal, ada bahasan-bahasan mendalam, sampai akhirnya bisa saling memahami. Akhirnya, nilai ganti rugi diterima warga tanpa perubahan. Warga hanya meminta diberi waktu lebih untuk mempersiapkan perpindahan lokasi tempat tinggal.

”Semoga pengalaman warga Petukangan menjadi contoh bagi masyarakat di mana pun berada dan para pemimpinnya. Agar berhasil, pembangunan itu butuh kerja sama yang baik antara warga dan pemimpinnya,” ujar Tatang. (NELI TRIANA)