Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Klaim KJS Sudah Berjalan Optimal

Kompas.com - 13/12/2013, 16:59 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengklaim program Kartu Jakarta Sehat (KJS) sudah berjalan optimal. Setidaknya, kesimpulan tersebut yang didapatkannya berdasarkan tinjauan di lapangan secara langsung selama ini.

"Saya kan harus terus memastikan rakyat dilayani. Saya rasa enggak ada masalah lagi," ujar Jokowi saat meninjau pelayanan di RSUD Koja, Jakarta Utara, Jumat (13/12/2013) siang.

Kendalanya, lanjut Jokowi, hanya ada pada banyaknya KJS yang belum diambil oleh masyarakat. Kondisi tersebut terjadi di Jakarta Barat. Namun, diakuinya, tanpa KJS, rumah sakit tetap melayani.

Kendala kedua yakni pemahaman pengguna KJS soal obat apa saja yang diakomodasi atau tidak diakomodasi dalam program KJS. Hal itu yang ditemuinya di RSUD Koja dari salah satu pengunjung.

"Saya dapat keluhan, Pak, kok obatnya bayar. Pas setelah dicek ternyata itu bukan obat, melainkan suplemen. Kalau suplemen ya bayar. Kalau obat baru gratis, Bu, gitu-gitu saja," ujarnya.

Jokowi menganggap hal tersebut bukanlah kendala yang berarti. Yang penting, lanjut Jokowi, pasien KJS yang notabene berada di garis kemiskinan bisa berobat tanpa mengeluarkan banyak biaya. Persoalan yang di lapangan adalah persoalan teknis.

Warga puas

Nur Elvadila (23) tampak bingung melihat kerumunan orang yang tiba-tiba terjadi di depan loket penebusan obat di RSUD Koja. Warga Rorotan, Jakarta Utara, yang memiliki penyakit radang di parunya tak mengetahui jika Jokowi meninjau RSUD Koja itu.

"Oh, Pak Jokowi toh, bagus deh ninjau lapangan terus," ujarnya.

Wanita yang akrab disapa Dila itu adalah salah satu warga yang belum menerima KJS meski ber-KTP DKI. Namun, kondisi itu tak mengakibatkan pelayanan terhadapnya berkurang. Bermodal surat rujukan dari Puskesmas Rorotan, Dila tetap dilayani.

"Saya sudah enam bulan berobat di sini. Sekarang sudah enakan. Dikasih tiga jenis obat untuk nyembuhin paru-paru," ucap Dila.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com