Pemprov DKI Harus Jelaskan Rencana Penggusuran dan Solusinya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai masih menggunakan cara-cara lama dalam menggusur warga. Warga tidak mendapat penjelasan yang memadai mengenai penggusuran dan rencana penggunaan lahan yang menjadi tempat tinggal mereka.

Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan mengatakan, sebagian besar warga tidak mendapat kejelasan setelah tempat tinggal mereka digusur. Menurut data Fakta, sejak Oktober 2012 hingga awal Desember 2013, jumlah warga yang ditampung di rumah-rumah susun masih terlalu kecil dibanding warga yang tidak mendapat tempat tinggal baru.

"Situasinya kini, yang dipindahkan ke rusun hanya 12 persen, selebihnya 85 persen tidak ada alternatif buat mereka," ujar Tigor dalam diskusi "Refleksi Akhir Tahun Warga Kota Jakarta, Menuju Jakarta yang Manusiawi", Senin (16/12/2013), di Jakarta Pusat.

Sementara itu, sosilog dari Universitas Pancasila, Aully Gransinta, berpendapat bahwa Pemprov DKI masih mengandalkan cara-cara lama dalam masalah penggusuran. Ia mengatakan, penggusuran sudah terjadi sejak zaman Gubernur Sutiyoso pada 2003 dan sampai kini pun masih terjadi.

"Dari 10 tahun yang lalu, tidak ada perbedaan alasan penggusuran yang signifikan. Pemprov harus memberikan informasi yang lebih jelas mengenai tindakan penggusuran dan solusinya. Apakah mereka dipulangkan, diberi penggantian rumah, atau sebagainya," ujar Aully pada diskusi tersebut.

Ia mengatakan, pemerintah harus memaparkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) sehingga masyarakat mengerti dan memahami apa yang akan dibangun di lokasi penggusuran. Dengan perencanaan jangka panjang, warga diharapkan dapat melakukan perencanaan matang dan dapat mempersiapkan kehidupan di tempat lain. Pemindahan warga juga harus dilakukan dengan cara yang manusiawi.

"Kalau di Singapura sudah jelas dipindahinnya, dikasih tempat, dan juga diberikan waktu untuk 10 tahun sebelumnya," kata dia.

Sementara itu, sosiolog dan akedemisi dari Murdoch University Ian Wilson mengatakan, Pemprov DKI Jakarta harus memprioritaskan pembangunan permukiman sosial. Permukiman inilah yang akan dijadikan tempat bagi warga yang digusur.

"Saat ini para korban penggusuran belum terwakili di dalam perencanaan pemerintah. Harusnya mereka mengutamakan pembangunan sosial," kata Wilson.