Genap 10 Tahun, Saatnya Transjakarta Menjadi Lebih Baik

Direktur Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Yoga Adiwinarto mengungkapkan, banyak perubahan yang sudah dan sedang terjadi. Jumlah koridor dan layanannya makin luas. Peremajaan armada hingga integrasi dengan moda transportasi lain mulai terealisasi.

”Ulang tahun ke-10 ini bisa jadi momentum bagus untuk makin meningkatkan kualitas dan kapasitas transjakarta,” katanya.

Yoga mengatakan, moda transportasi massal berbasis bus (bus rapid transit/BRT) yang di Jakarta akrab disebut transjakarta itu kini memiliki 12 koridor. Tahun ini, ditargetkan terealisasi pembangunan tiga koridor terakhir sekaligus mewujudkan impian total 15 koridor transjakarta yang saling tersambung di Jakarta. Jaringan layanan transjakarta dinobatkan menjadi jalur yang paling panjang dibandingkan negara-negara lain di dunia yang juga menerapkan BRT.

Namun, secara kualitas layanan, transjakarta baru masuk kategori BRT Standard Bronze atau perunggu. Kategori ini merupakan yang terendah dibandingkan BRT Standard Silver dan Gold.

BRT Standard adalah pengategorian tingkat kualitas pelayanan BRT berdasarkan beberapa parameter yang berlaku internasional. Beberapa parameter acuan penilaian itu antara lain sistem peniketan; integrasi antarmoda dan antartransjakarta; lama waktu pelayanan, termasuk jarak kedatangan antarbus dan kapasitas angkut; infrastruktur; sistem informasi bagi pelanggan; kemudahan akses bagi pejalan kaki; sarana parkir kendaraan pribadi; juga desain dan fisik stasiun/halte.

Dari sejumlah parameter itu, lanjut Yoga, jelas masih banyak yang belum bisa dipenuhi oleh transjakarta. Pekerjaan rumah bagi pengelola transjakarta dan Pemprov DKI Jakarta adalah mengatasi ketertinggalan. Di sisi lain, muncul tuntutan lain, yaitu makin meningkatnya kebutuhan akan transportasi publik di Ibu Kota seiring dengan pertumbuhan penduduk.

Adanya bus perbatasan terintegrasi bus transjakarta (BPTB) seperti kopaja AC dan angkutan perbatasan terintegrasi bus transjakarta (APTB) merupakan bagian dari semangat integrasi antarmoda itu. Meski demikian, diakui sistem baru ini masih banyak kekurangan.

Dari sisi pembayaran tiket yang belum sepenuhnya terintegrasi, juga manajemen internal BPTB ataupun APTB serta antara keduanya dan manajemen transjakarta yang belum berjalan baik.

Namun, ITDP yakin, transjakarta yang kini bertransformasi dari unit pelaksana menjadi badan usaha milik daerah (BUMD) akan mampu mengatasi hambatan yang ada.

Sebagai BUMD, transjakarta akan lebih efektif, kompetitif, dan profesional. Diharapkan jaringan transjakarta pada tahun 2015 sudah bisa menjadi tulang punggung angkutan publik di Jakarta.

Bersamaan dengan ulang tahun transjakarta, Gubernur DKI Jakarta meluncurkan 30 bus gandeng baru. Operasionalnya, 15 bus beroperasi di rute Pulogadung-Harmoni-Bundaran Senayan. Sementara 15 bus gandeng berikutnya beroperasi di rute Kalideres-Harmoni-Bundaran Senayan.

Jokowi berpesan kepada seluruh awak transjakarta agar meningkatkan kualitas pelayanan. ”Saya harapkan sore ini sudah bisa dijalankan. Kepada pengelola, saya minta agar mendengarkan keluhan penumpang,” kata Jokowi saat menghadiri peluncuran bus, Rabu, di Lapangan Monas, Jakarta.

Menurut rencana, pada 22 Januari 2014 Pemprov DKI Jakarta akan meluncurkan 29 bus rute Pinang Ranti-Grogol.

Penambahan selanjutnya sebanyak 15 bus pada 28 Januari 2014 rute PGC-Ancol dan penambahan 15 bus di Koridor VIII (Lebak Bulus-Harmoni). Akhir tahun 2013, Pemprov DKI Jakarta mengubah UP Transjakarta menjadi PT Transjakarta. Hal ini mengubah pengelolaan transjakarta menjadi BUMD.

Sejalan dengan perubahan itu, Pemprov DKI Jakarta menetapkan penyertaan modal PT Transjakarta Rp 5,2 triliun. Saat ini masih masa transisi pembentukan direksi PT Transjakarta yang nantinya di bawah kendali Gubernur DKI Jakarta.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan, pihaknya terus berupaya memperbaiki pelayanan bus transjakarta. Selain penambahan armada dan infrastruktur, lanjut Pristono, pihaknya juga memperbaiki kinerja manajemen dengan mengubah lembaga pengelola bus transjakarta dari UP menjadi BUMD.

Meskipun terjadi penambahan armada dan infrastruktur serta perbaikan manajemen, pemerhati transportasi Rudy Thehamihardja menilai, pelayanan bus transjakarta bukannya semakin membaik, melainkan dibiarkan rusak.

”Perubahan yang terjadi justru membuat bus transjakarta makin kacau. Itu karena Dinas Perhubungan DKI tidak serius mengembangkan konsep yang sudah ada,” ujar Rudy.

Akibatnya, lanjutnya, seluruh penyelenggaraan bus transjakarta ke depan makin tidak jelas. (NDY/PIN/NEL)