Basuki: Jangan "Maksa" Tinggal di Pinggir Kali

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengimbau warga yang membangun permukiman liar dan menetap di bantaran sungai agar bersedia pindah. Jika tidak, maka banjir akan terus mengancam kehidupan mereka.

Basuki mengatakan, warga harus menyadari bahwa saat ini Jakarta perlu membangun hunian dengan konsep vertical housing, seperti rusun dan apartemen. "Kalau tidak punya duit, jangan maksa tinggal di pinggir kali. Sampai kiamat pasti kebanjiran," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (21/1/2014).

Menurut Basuki, dalam kondisi banjir besar seperti ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi sasaran kesalahan. Basuki tidak menerima tudingan tersebut sebab Pemprov DKI Jakarta telah memperingatkan para warga untuk pindah ke rusun sejak jauh hari.

"Setelah ini, saya sikat semuanya. Kamu mau bilang tuduh saya dengan pelanggaran HAM paling berat, saya enggak peduli, dan saya sudah punya buktinya," kata Basuki.

Basuki menyarankan agar warga yang masih tinggal di bantaran sungai bersedia direlokasi atau pulang ke daerah asalnya masing-masing. Warga yang menentang kebijakan Pemprov DKI, lanjut dia, merupakan warga yang memiliki usaha dan kontrakan di bantaran kali.

Untuk menghadapi warga seperti itu, Basuki telah meminta Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta untuk mengungkap pajak warga yang mendirikan bangunan di kawasan perairan tersebut. Dengan ancaman itu, maka warga akan takut dan mengikuti instruksi Pemprov DKI Jakarta untuk relokasi ke rusun.

Basuki mengatakan, tahun depan seluruh permukiman di bantaran sungai maupun waduk harus bersih dari permukiman liar. Meskipun penolakan warga dilatarbelakangi oleh organisasi masyarakat (ormas) ataupun menggunakan senjata tajam, Pemprov DKI tetap akan membongkar permukiman tersebut.

"Kalau kita bawa polisi, bilangnya intimidasi. Makanya sudahlah, untuk penggiat-penggiat HAM itu, beri saya definisi 'hamburger' yang jelaslah," ujar Basuki.