Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Maaf kepada Pejabat Eselon II yang Diganti

Kompas.com - 12/02/2014, 16:44 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta maaf kepada pejabat eselon II yang dirotasi pada Rabu (12/2/2014) siang. Jokowi mengatakan, langkah itu dilakukan untuk mempercepat pembangunan di DKI Jakarta.

"Mohon maaf kalau hal-hal seperti ini dilakukan. Saya hanya ingin memberi yang terbaik bagi warga Jakarta," kata Jokowi dalam sambutan pada acara pelantikan di Balai Agung, Balaikota Jakarta, Rabu siang.

Jokowi mengakui bahwa perombakan besar-besaran pada jabatan strategis itu dilakukan karena masyarakat menaruh harapan besar kepada Pemprov DKI Jakarta, terutama dalam kepemimpinannya. Mereka yang diganti, menurut Jokowi, tidak sesuai harapannya.

"Saya hanya mengharapkan, jangan menyajikan hal basa-basi, semu, seremonial. Saya ini ngerti semua, mana yang serius, mana yang konkret. Saya kan setiap hari di lapangan," ujar Jokowi.

Jokowi kerap mendapatkan laporan bahwa sebuah pekerjaan sudah beres, sudah bagus, atau pejabat-pejabat itu memberi sajian seremonial yang sangat apik di hadapan Jokowi. Namun, dia mengakui bahwa tidak semua yang bagus itu benar-benar baik sesuai laporan tersebut.

Ia mengatakan, mutasi besar-besaran yang saat ini dilaksanakannya merupakan konsekuensi komitmen mereka ketika Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Kalau tidak ikuti apa yang diinginkan masyarakat, ya bapak-ibu akan ketinggalan kereta. Seperti yang saya sampaikan satu tahun lalu. Saya harap pelantikan ini membawa kita kepada rel, seperti yang selalu bolak-balik saya sampaikan. Selamat bekerja," ujar dia.

Hari ini Jokowi secara tiba-tiba melantik 26 orang pejabat eselon II. Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono dirotasi menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Jabatannya digantikan oleh Muhammad Akbar. Kepala Dinas Kebersihan Unu Nurdin juga pindah ke TGUPP dan digantikan oleh Saptasari Ediningtyas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Megapolitan
Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Megapolitan
Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com