Jokowi Belum Mau Bawa Kasus Bus Berkarat ke KPK

"Sekarang baru dikerjakan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Saya pikir satu-satulah, BPKP rampungin dulu," kata Jokowi di Balaikota, Jakarta, Senin (3/3/2014) sore.

Jika dalam penyelidikan BPKP ditemukan tindak pidana korupsi, Jokowi baru akan membiarkan lembaga pimpinan Abraham Samad tersebut untuk turut menyelidiki kasus bus itu. Namun, Jokowi tidak dapat memprediksi kapan BPKP menyelesaikan penyelidikannya.

Meskipun Inspektorat Pemprov DKI Jakarta telah menyimpulkan bahwa ada penyimpangan dalam pengadaan bus itu, Jokowi enggan mengungkap lebih detail tentang hal itu. "Saya enggak mau mendahului penyelidikan. Biar BPKP bekerja dulu saja, hasilnya nanti," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, 5 dari 90 bus transjakarta dan 10 dari 18 BKTB—semuanya bus baru—mengalami kerusakan pada beberapa komponennya. Misalnya, banyak komponen berkarat, berjamur, dan beberapa instalasi tidak dibaut. Bahkan, ada bus yang tidak dilengkapi dengan fanbelt mesin dan AC.

Kondisi itu mengakibatkan tidak beroperasinya sejumlah unit bus seusai diluncurkan Jokowi beberapa waktu lalu itu. Banyak mesin bus yang cepat panas, mesin sulit dinyalakan, dan proses kelistrikan sulit karena korosi di kepala aki. Bahkan, ada bus yang tabung apar pendingin mesin tiba-tiba meledak dan persoalan lain.

Usut punya usut, rupanya ditemukan juga kejanggalan dalam proses pengadaan bus. Pihak yang mendatangkan bus, yakni PT San Abadi, bukan pemenang tender. Terungkap bahwa PT San Abadi merupakan subkontrak PT Saptaguna Dayaprima, satu dari lima pemenang tender.

Hal ini kemudian dipertanyakan karena situasi seperti itu memungkinkan terjadinya mark up anggaran tender. Kasus tersebut telah ditangani Inspektorat Pemprov DKI Jakarta. Beberapa pejabat yang terlibat pengadaan bus telah diperiksa, antara lain mantan Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono dan Sekretaris Dinas Perhubungan Drajat Adhyaksa.