Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Masa Jokowi-Basuki Tinggalkan Jakarta Begitu Saja"

Kompas.com - 06/03/2014, 13:47 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Nama Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama terus digadang-gadang sebagai tokoh potensial yang maju pada Pilpres 2014. Namun, jika keduanya benar-benar meninggalkan Jakarta, hal itu malah menjadi preseden buruk bagi dunia perpolitikan.

"Masa iya, Jakarta ditinggal begitu saja, ini Ibu Kota, lho. Malah menjadi preseden buruk bagi dunia politik dan demokrasi di Indonesia," kata peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Kamis (6/3/2014).

Apabila Jokowi-Basuki maju dalam Pilpres 2014, kata dia, keduanya tetap harus melalui berbagai prosedur. Salah satunya ialah dengan meminta izin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta.

Menurut Zuhro, pemilu memunculkan banyaknya ambisi oportunis para politisi maupun pejabat daerah sehingga partai politik harus dapat mempertimbangkan berbagai dampak dari sebuah keputusan, apalagi mengusung seorang pejabat daerah yang sedang aktif memimpin untuk maju dalam pemilihan presiden.

Hal itu, jelas Zuhro, akan berdampak negatif pada etika pemerintahan, roda pemerintahan, dan perhitungan lainnya. Di samping itu, apabila mereka berdua maju dalam pilpres, akan dilakukan pilkada ulang. Penyelenggaraan pilkada tentunya akan kembali menghabiskan anggaran yang tidak sedikit.

"Semua ini harus diantisipasi oleh partai politik. Di mana tanggung jawab moral partai? Di mana tanggung jawab jabatan, mereka berdua sudah bersumpah jabatan lho saat pelantikan," kata Zuhro.

Selain itu, Jokowi-Basuki juga harus melihat warga Jakarta yang sebelumnya mendukung mereka dalam Pilkada DKI 2012. Tidak semua pendukung merelakan mereka maju pada Pilpres 2014. Sebab, para pemilih mereka terdahulu juga banyak yang memilih berlandaskan keinginan perubahan dalam pembangunan Jakarta. Warga Jakarta, katanya lagi, tentunya masih menunggu Jokowi dan Basuki menyelesaikan satu per satu permasalahan multikompleks Ibu Kota, seperti macet dan banjir.

"Publik akan bertanya, bagaimana ini? Kok belum dua tahun sudah pada mau jadi presiden dan wapres, Jakarta ditinggalkan begitu saja," kata Zuhro.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi santer diberitakan telah mendapat restu Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk maju dalam Pilpres 2014. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membuka kemungkinan menjadikan Basuki sebagai cawapres mendampingi Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Megapolitan
Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Megapolitan
Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com