"Konsep Pak Gubernur itu, Jakarta ini harus punya gedung bertingkat yang berstandar internasional. Tapi kampung besar kita itu tidak boleh dihilangkan. Kita tidak ingin Jakarta ini tidak ada lagi kampung sama sekali. Kita ingin Jakarta itu ada kampung, tapi kampung yang sehat dan ada tamannya," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (20/3/2014).
Keinginan itulah, kata Basuki, yang kemudian antara lain diwujudkan melalui pembangunan kampung deret. Karenanya, dia meminta warga Jakarta yang tinggal di permukiman kampung dan tidak memiliki bukti kepemilikan tanah yang jelas bersedia merelakan tanahnya untuk lokasi pembagunan kampung deret.
Basuki lalu mencontohkan warga RW 5, Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Lokasi itu, sebut dia, adalah tanah negara yang kemudian diduduki para pendatang selama puluhan tahun. Para pendatang itu kebanyakan bekerja di daerah Melawai. Kebetulan lokasi tersebut bukan jalur hijau maupun bantaran waduk atau kali.
"Mereka tak pernah mengajukan sertifikat karena dianggap liar. (Sekarang) karena mau dibangun kampung deret, dikeluarkan Pergub, dan akhirnya keluar IMB-nya. Sekarang, mereka sudah punya sertifikat," jelas Basuki. Dia pun mengatakan kampung itu kini menjadi percontohan bagi kawasan kumuh lain.
"Kalau masyarakatnya kompak, kami akan bangun kampung deret sekalian urus sertifikat dan IMB-nya," imbuh Basuki. Selama 2014, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun kampung deret di 70 lokasi. Jumlah tersebut meningkat hampir tiga kali jumlah pembangunan tahun lalu yang tercatat 26 lokasi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.