Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sutasoma, Jalan Damai untuk Kebersamaan

Kompas.com - 23/04/2014, 19:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -
 Drama tari Sutasoma yang diangkat dari kakawin karya Empu Tantular (abad 14) meramaikan puncak perayaan Hari Ulang Tahun Taman Mini Indonesia Indah ke-39, Minggu (20/4) malam. Sebelumnya berbagai kegiatan budaya, seminar dan pameran seni digelar sejak 17 April hingga 27 April mendatang.

Sutasoma adalah seorang pangeran dari negeri Hastina. Namun sebagai penerus tahta, ia menolak menjabat sebagai raja sebelum menemukan pencerahan menuju jalan kedamaian. Kisahnya seperti Buddha Gautama, ia pergi dari istana lalu menyepi ke puncak Mahameru, menemui rintangan besar berjumpa dengan naga dan hariman yang akhirnya ditaklukkannya.

Di puncak Mahameru ia bertemu Bagawan Sumitra yang ternyata adalah kerabatnya. Sumitra berpesan agar Sutasoma menjalani semadi untuk mencari pencerahan demi mendapat jalan damai. Jalan damai ini bisa mencegah peperangan yang dikobarkan Jalantaka, penakluk raja-raja sekitarnya.

Banyak kalangan sastrawan menilai, kisah Sutasoma ditulis Empu Prapanca untuk menyindir gerakan poltitik yang dilancarkan patih Gajah Mada. Gajah Mada melebarkan pengaruh politik Majapahit melalui pendekatan militer dan ekonomi. Sang Sutasoma memilih gerakan budaya untuk menyatukan berbagai kerajaan yang ada. Semboyannya Berbeda-beda namun tetap satu kini menjadi semboyan bangsa Indonesia.

“Kisah Sutasoma cocok dengan misi TMII yang merangkum berbagai keberagamaan bangsa dalam satu wadah,” kata Suryandoro, Kepala Bidang Kehumasan TMII. Tahun ini TMII ditetapkan sebagai Wahana Perekat Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2014.

Dalam acara itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, Permendagri dikeluarkan agar Pemerintah Daerah segera mengoptimalkan peran anjungan berbagai daerah di TMII. “Anjungan tidak hanya menjadi etalase budaya, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan kerukunan bersama,” kata Gamawan. Selain anjungan daerah yang berbentuk berbagai rumah adat, TMII juga memiliki 18 museum.

Tahun lalu ada tujuh anjungan baru yang dibangun, yaitu anjungan Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, Gorontalo,  Sulawesi Barat, Maluku Utara dan Papua Barat. Provinsi-provinsi baru lainnya diharapkan segera membangun anjungan di TMII. Selama ini pembiayaan anjungan dan program kegiatannya diserahkan kepada pemerintah daerah. TMII dibangun tahun 1975 dan digagas oleh Tien Soeharto.

Direktur Umum TMII Bambang Parikesit mengatakan, TMII sudah dinyatakan sebagai obyek vital oleh negara. Sejak tahun 2012 TMII juga dipersiapkan untuk diajukan ke Organisasi Dunia Bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) sebagai Best Practises. (LUSIANA INDRIASARI)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Megapolitan
Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Megapolitan
Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com