Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/05/2014, 06:44 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil alih dua paket pengerjaan pengerukan sungai yang masuk dalam program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) dari Bank Dunia menuai kritik. Rencana itu pun dituding bernuansa politis.

Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi menjelaskan, program JEDI dari Bank Dunia ditargetkan rampung pada 2017. Bila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana bahwa penyelesaian dipercepat menjadi pada 2015, maka akan ada pengurangan kontribusi dari Bank Dunia.

"Untuk menutupinya, harus dilakukan tender ulang," kata Uchok dalam siaran persnya, Kamis (1/5/2014). Kemungkinan penyelenggaraan tender ulang inilah yang dituding oleh Fitra kental dengan nuansa politis, terkait pengusungan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Uchok mengatakan, Fitra mencurigai, kemungkinan besar tender ulang ini akan dimenangkan perusahaan yang dekat dengan Jokowi, sapaan akrab Joko. Dia pun menduga, modus tender ulang itu akan sama dengan kasus pengadaan bus berkarat beberapa waktu lalu. "Maklum mau pilpres, butuh duit nih ye," sindir Uchok.

Karena itu, Uchok meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat kajian ulang atas rencana pengambilalihan dua proyek JEDI tersebut. Dia mengatakan, alokasi anggaran yang diberikan Bank Dunia sudah terjadwal per tahun, dan mekanisme untuk menjadwalkannya ulang sangat sulit.

"Kalau mau diubah, biasanya terjadi pengurangan anggaran. Jangan hanya untuk mencari sensasi pencitraan, tetapi nantinya malah merugikan keuangan Jakarta, dan merugikan para pembayar pajak," tekan Uchok.

Pada Rabu (30/4/2014), Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengambil alih dua pekerjaan program JEDI. Pekerjaan itu adalah Paket 4 dan Paket 7.

Basuki mengatakan, pengambilalihan itu akan diikuti dengan perubahan kontrak kerja pada kedua paket itu, dari pengerukan sungai yang semula dijadwalkan lima tahun menjadi dua tahun. "Jadi kan kami dulu mau lima tahun. Terus kami bilang, masa lima tahun selesainya, dua tahun dong harus selesai," kata dia di Jakarta.

"Karena tender susah, beberapa paket akan kami kerjakan sendiri," lanjut Basuki. "Kalau sudah dikerjakan sendiri, ya sudah, tidak perlu ditender lagi." Namun, dia menambahkan, "Nah tender ulang kan di ULP DKI, sebenarnya gampang. Kamu susun dulu semua, sudah siap, tinggal pinjam benderanya ULP supaya cepat. Kalau diskusi pekan ini, maka bulan depan sudah bisa dilakukan tendernya."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadwal dan Daftar Kereta Api Tambahan 16-31 Mei 2024

Jadwal dan Daftar Kereta Api Tambahan 16-31 Mei 2024

Megapolitan
Putar Otak Jukir Liar Setelah Dilarang, Ingin Jadi Tukang Servis AC hingga Kerja di Warung

Putar Otak Jukir Liar Setelah Dilarang, Ingin Jadi Tukang Servis AC hingga Kerja di Warung

Megapolitan
Pelajar Depok Nyalakan Lilin dan Doa Bersama di Jembatan GDC untuk Korban Kecelakaan Bus SMK Lingga

Pelajar Depok Nyalakan Lilin dan Doa Bersama di Jembatan GDC untuk Korban Kecelakaan Bus SMK Lingga

Megapolitan
FA Curi dan Sembunyikan Golok Tukang Kelapa untuk Bunuh Pamannya di Tangsel

FA Curi dan Sembunyikan Golok Tukang Kelapa untuk Bunuh Pamannya di Tangsel

Megapolitan
Bentuk Tim Lintas Jaya untuk Tertibkan Juru Parkir Liar, Kadishub DKI: Terdiri dari Polisi, TNI, sampai Kejaksaan

Bentuk Tim Lintas Jaya untuk Tertibkan Juru Parkir Liar, Kadishub DKI: Terdiri dari Polisi, TNI, sampai Kejaksaan

Megapolitan
Korban Kecelakaan Bus di Subang Bakal Diberi Pendampingan Psikologis untuk Hilangkan Trauma

Korban Kecelakaan Bus di Subang Bakal Diberi Pendampingan Psikologis untuk Hilangkan Trauma

Megapolitan
Tak Setuju Penertiban, Jukir Liar Minimarket: Yang di Bawah Cari Makan Setengah Mati

Tak Setuju Penertiban, Jukir Liar Minimarket: Yang di Bawah Cari Makan Setengah Mati

Megapolitan
Mengaku Tak Pernah Patok Tarif Seenaknya, Jukir di Palmerah: Kadang Rp 500, Terima Saja…

Mengaku Tak Pernah Patok Tarif Seenaknya, Jukir di Palmerah: Kadang Rp 500, Terima Saja…

Megapolitan
Elang Kumpulkan Uang Hasil Memarkir untuk Kuliah agar Bisa Kembali Bekerja di Bank...

Elang Kumpulkan Uang Hasil Memarkir untuk Kuliah agar Bisa Kembali Bekerja di Bank...

Megapolitan
Pegawai Minimarket: Keberadaan Jukir Liar Bisa Meminimalisasi Kehilangan Kendaraan Pelanggan

Pegawai Minimarket: Keberadaan Jukir Liar Bisa Meminimalisasi Kehilangan Kendaraan Pelanggan

Megapolitan
Polisi Tangkap Tiga Pelaku Tawuran di Bogor, Dua Positif Narkoba

Polisi Tangkap Tiga Pelaku Tawuran di Bogor, Dua Positif Narkoba

Megapolitan
Yayasan SMK Lingga Kencana Sebut Bus yang Digunakan untuk Perpisahan Siswa Dipesan Pihak Travel

Yayasan SMK Lingga Kencana Sebut Bus yang Digunakan untuk Perpisahan Siswa Dipesan Pihak Travel

Megapolitan
Usai Bunuh Pamannya Sendiri, Pemuda di Pamulang Jaga Warung Seperti Biasa

Usai Bunuh Pamannya Sendiri, Pemuda di Pamulang Jaga Warung Seperti Biasa

Megapolitan
Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana di Subang, Yayasan Akan Panggil Pihak Sekolah

Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana di Subang, Yayasan Akan Panggil Pihak Sekolah

Megapolitan
Soal Janji Beri Pekerjaan ke Jukir, Heru Budi Akan Bahas dengan Disnakertrans DKI

Soal Janji Beri Pekerjaan ke Jukir, Heru Budi Akan Bahas dengan Disnakertrans DKI

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com