DPRD DKI: Jokowi Jangan Pakai Fasilitas Negara untuk Kampanye

Hal ini menyusul pencalonan Jokowi sebagai presiden yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

"Tidak boleh ada fasilitas pelat merah yang digunakan saat mengurusi politik. Apalagi sampai mengerahkan pegawai negeri sipil (PNS) untuk memilih calon tertentu," kata Taufik kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (24/5/2014). 

Terlebih, menurut dia, Jokowi memilih untuk tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai gubernur. Dengan demikian, Jokowi diminta harus pandai-pandai membagi waktu untuk bekerja sebagai gubernur dan berpolitik.

Selain itu, ia juga mengimbau kepada PNS DKI untuk menjaga netralitas di Pilpres 2014. Meski demikian, mereka memiliki kebebasan memilih salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, namun tetap tidak diperkenankan untuk terlibat di salah satu partai politik.

"PNS wajib netral dan tidak condong ke calon presiden manapun. Apapun alasannya, PNS tidak boleh terlibat langsung di dalamnya," kata Taufik. 

Lebih lanjut, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Jakarta Timur itu berharap pelaksanaan Pilpres pada 9 Juli mendatang, berjalan kondusif. Ia juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta untuk tidak memihak kepada salah satu pasangan calon.

"Jangan sampai terjadi kecurangan yang merugikan lima tahun ke depan," ujar Taufik.