Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Saya Dendam Luar Biasa pada PAM

Kompas.com - 08/10/2014, 11:20 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan kekesalannya pada BUMD pelayanan air bersih, PD PAM Jaya. Basuki merasa PD PAM Jaya lebih berpihak pada industri daripada melayani warga.

"Sejak 1981 saya tinggal di Jakarta, saya sudah kayak orang kaya, mandi pakai air mineral. Saya dendam luar biasa pada PAM, ada tangki air gratis, malah mereka jual ke industri, bukannya mengutamakan warga, tapi malah monopoli," kata Basuki dengan nada geram pada acara Sosialisasi Air Tanah oleh AETRA, di Balai Agung, Balaikota, Rabu (8/10/2014).

Pria yang akrab disapa Ahok itu menambahkan, seharusnya tangki air itu disediakan bagi warga yang membutuhkan air karena kualitas air tanah di Jakarta kurang baik.

Kegeraman lainnya karena Ahok pernah ditagih pembayaran air secara tiba-tiba. Pria yang akrab disapa Ahok itu mengaku rajin dan tidak pernah telat membayar air. Tiba-tiba saja ia ditagih untuk membayar dua bulan kekurangannya.

"Kenapa enggak tagih saja dari dulu? Mereka (PD PAM Jaya) mengancam, bayar (tagihan air) atau diputus. Ini cara arogansi dari penguasa air yang saya enggak suka karena air begitu penting," kata Ahok lagi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, warga lebih mementingkan air bersih daripada kebutuhan pangan. Bahkan, Ahok menyebutkan, seorang manusia dapat bertahan hidup walaupun tidak makan asal tetap minum air.

Oleh karena itu, sebagai pemerintah, pihaknya merasa perlu memberikan yang terbaik, terutama dalam pemenuhan kebutuhan air. Hal itu termasuk dengan melakukan privatisasi pada operator yang bekerja sama dengan PD PAM Jaya, Palyja.

Namun, hingga saat ini, akuisisi itu belum dapat dilaksanakan. Sebab, DKI masih harus menghadapi gugatan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Sementara itu, apabila ada PNS atau staf yang ketahuan "bermain" dengan pelayanan air, Ahok menjamin akan memecat PNS tersebut.

"Tahun depan akan ada PNS kami pecat-pecatin, nanti kami turunkan golongan dan jadi staf. Selama ini pejabat eselon itu tenang-tenang saja karena hanya muter-muter saja jabatannya di eselon yang sama, sekarang peraturan itu tidak berlaku lagi," ujar Ahok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Sebut Penjual Video Porno Anak di Telegram Tak Memiliki Kelainan Seksual

Polisi Sebut Penjual Video Porno Anak di Telegram Tak Memiliki Kelainan Seksual

Megapolitan
Air PAM di Koja Sudah Tidak Asin dan Berminyak

Air PAM di Koja Sudah Tidak Asin dan Berminyak

Megapolitan
Umat Lintas Agama Ikut Unjuk Rasa Solidaritas Palestina di Kedubes AS

Umat Lintas Agama Ikut Unjuk Rasa Solidaritas Palestina di Kedubes AS

Megapolitan
Besi Ribar Jatuh ke Rel, MRT Jakarta: Struktur Crane Dibangun Tanpa Koordinasi

Besi Ribar Jatuh ke Rel, MRT Jakarta: Struktur Crane Dibangun Tanpa Koordinasi

Megapolitan
Relawan: Ada 7 Partai yang Mendekati Sudirman Said untuk Maju di Pilkada DKI 2024

Relawan: Ada 7 Partai yang Mendekati Sudirman Said untuk Maju di Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Cerita Olivina Dengar Suara Drone Saat Berkomunikasi dengan Temannya di Rafah Palestina

Cerita Olivina Dengar Suara Drone Saat Berkomunikasi dengan Temannya di Rafah Palestina

Megapolitan
Massa Sempat Cekcok dengan Polisi Usai Kibarkan Bendera Palestina di Depan Kedubes AS

Massa Sempat Cekcok dengan Polisi Usai Kibarkan Bendera Palestina di Depan Kedubes AS

Megapolitan
Massa di Depan Kedubes AS Mulai Bubar, Lampu Jalan Padam

Massa di Depan Kedubes AS Mulai Bubar, Lampu Jalan Padam

Megapolitan
Material Besi Jatuh di Stasiun MRT ASEAN dan Blok M, Hutama Karya Gerak Cepat Lakukan Evakuasi

Material Besi Jatuh di Stasiun MRT ASEAN dan Blok M, Hutama Karya Gerak Cepat Lakukan Evakuasi

Megapolitan
DPW PKS Masih Menunggu Keputusan DPP untuk Usung Anies di Pilkada DKI 2024

DPW PKS Masih Menunggu Keputusan DPP untuk Usung Anies di Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Angka Kematian Penyakit Jantung di Bogor Meningkat Tiap Tahun

Angka Kematian Penyakit Jantung di Bogor Meningkat Tiap Tahun

Megapolitan
'Jika Kaesang Maju Pilkada Jakarta, Pertama dalam Sejarah Politik Indonesia Ketua Umum Partai Berlaga di Pilkada'

"Jika Kaesang Maju Pilkada Jakarta, Pertama dalam Sejarah Politik Indonesia Ketua Umum Partai Berlaga di Pilkada"

Megapolitan
Relawan Anies Gelar Konsolidasi Usung Sudirman Said di Pilkada Jakarta

Relawan Anies Gelar Konsolidasi Usung Sudirman Said di Pilkada Jakarta

Megapolitan
Partai Garuda Buka Rekrutmen Bakal Calon Kepala Daerah Se-Indonesia

Partai Garuda Buka Rekrutmen Bakal Calon Kepala Daerah Se-Indonesia

Megapolitan
Unjuk Rasa di Depan Kedubes AS, Olivina: Evakuasi Teman Saya di Rafah!

Unjuk Rasa di Depan Kedubes AS, Olivina: Evakuasi Teman Saya di Rafah!

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com