Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Pastikan Tak Bakal Penuhi Tuntutan Upah Minimum Versi Buruh

Kompas.com - 13/11/2014, 20:08 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan bakal menolak tuntutan buruh soal upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta pada 2015. Basuki pun memastikan opsi versi pemerintah yang akhirnya didukung pengusaha yang akan menjadi acuan upah minimum pekerja di DKI.

"Jadi kita enggak bisa bicara 'pokoknya saya mau Rp 3,5 juta' terus dicari-cari komponennya. UMP kurang lebih ya Rp 2,7 juta kalau menurut besaran (survei) KHL (kebutuhan hidup layak) kemarin," kata Basuki, di Balaikota, Kamis (13/11/2014).

Sebelumnya diberitakan, Dewan Pengupahan DKI Jakarta mengajukan dua opsi untuk rekomendasi UMP 2015 DKI. Nilai masing-masing opsi itu adalah Rp 2.693.764,40 dan Rp 3.574.179,36. Penentuan UMP berada di tangan Basuki setelah penyerahan rekomendasi ini.

Opsi Rp 2.693.764,40 merupakan usul dari pemerintah yang belakangan didukung unsur pengusaha dalam Dewan Pengupahan DKI. Nilai ini naik 10,34 persen dari UMP 2014 DKI sebesar Rp 2,441 juta. Adapun opsi UMP sebesar Rp 3.574.179,36 merupakan usulan para buruh.

Basuki mengatakan dia bakal menyepakati beasran UMP 2015 DKI sebagaimana opsi yang diusulkan pemerintah dan didukung pengusaha. Dia megnaku sudah berulang kali mengatakan kepada para buruh bahwa nilai UMP DKI tidak bakal jauh berbeda dengan nominal hasil survei KHL.

Adapun survei KHL DKI pada tahun ini yang menjadi dasar penentuan UMP 2015 DKI mendapatkan angka Rp 2.538.174,31. Setelah Dewan Pengupahan menyepakati besaran nilai KHL tersebut, UMP ditentukan di Dewan Pengupahan dengan menghitung antara lain tingkat produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas harga.

Menurut Basuki, pada tahun ini Pemerintah Provinsi DKI juga sudah menyepakati perbaikan kualitas data KHL sebagaimana tuntutan buruh. Di antara perbaikan itu, sebut dia, adalah mengganti tepung terigu menjadi mi instan dan menambah volume kebutuhan air.

"Mulai 2012, penghitungan UMP sudah kami perbaiki dengan memperhitungkan inflasi," imbuh Basuki. Peningkatan harga bahan bakar minyak yang menjadi dasar tuntutan UMP Rp 3,5 juta versi buruh, lanjut dia, juga sudah diperhitungkan dalam opsi UMP versi pemerintah.

"Tarif BBM enggak naik, juga mau saya stop di Jakarta distribusinya. Yang penting ada bus murah untuk mereka (buruh), kami mau menyatukan bus di bawah satu harga. Jadi kamu bayar satu bulan, bebas naik bus," kata Basuki soal tuntutan BBM itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pembunuh Perempuan Dalam Koper Sempat Tinggalkan Jasad Korban di Hotel

Pembunuh Perempuan Dalam Koper Sempat Tinggalkan Jasad Korban di Hotel

Megapolitan
Dipecat karena Dituduh Gelapkan Uang, Ketua RW di Kalideres: Buat Apa Saya Korupsi Kalau Datanya Lengkap

Dipecat karena Dituduh Gelapkan Uang, Ketua RW di Kalideres: Buat Apa Saya Korupsi Kalau Datanya Lengkap

Megapolitan
Sudah Sepi Pembeli, Uang Retribusi di Lokbin Pasar Minggu Naik 2 Kali Lipat

Sudah Sepi Pembeli, Uang Retribusi di Lokbin Pasar Minggu Naik 2 Kali Lipat

Megapolitan
Benyamin-Pilar Kembalikan Berkas Penjaringan Pilkada Tangsel, Demokrat Sambut dengan Nasi Kebuli

Benyamin-Pilar Kembalikan Berkas Penjaringan Pilkada Tangsel, Demokrat Sambut dengan Nasi Kebuli

Megapolitan
Sehari Berlalu, Remaja yang Tenggelam di Kali Ciliwung Belum Ditemukan

Sehari Berlalu, Remaja yang Tenggelam di Kali Ciliwung Belum Ditemukan

Megapolitan
Polisi Masih Observasi Kondisi Kejiwaan Anak yang Bacok Ibu di Cengkareng

Polisi Masih Observasi Kondisi Kejiwaan Anak yang Bacok Ibu di Cengkareng

Megapolitan
Pedagang Sebut Lokbin Pasar Minggu Sepi karena Lokasi Tak Strategis

Pedagang Sebut Lokbin Pasar Minggu Sepi karena Lokasi Tak Strategis

Megapolitan
Ini Kantong Parkir Penonton Nobar Timnas Indonesia U-23 Vs Irak U-23 di Monas

Ini Kantong Parkir Penonton Nobar Timnas Indonesia U-23 Vs Irak U-23 di Monas

Megapolitan
Golkar Depok Ajukan Ririn Farabi Arafiq untuk Maju Pilkada 2024

Golkar Depok Ajukan Ririn Farabi Arafiq untuk Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Jasad Bayi Tergeletak di Pinggir Tol Jaksel

Jasad Bayi Tergeletak di Pinggir Tol Jaksel

Megapolitan
Fakta Kasus Pembunuhan Wanita Dalam Koper di Cikarang: Korban Disetubuhi lalu Dibunuh oleh Rekan Kerja

Fakta Kasus Pembunuhan Wanita Dalam Koper di Cikarang: Korban Disetubuhi lalu Dibunuh oleh Rekan Kerja

Megapolitan
Kronologi Jari Satpam Gereja di Pondok Aren Digigit Sampai Putus, Pelaku Diduga Mabuk

Kronologi Jari Satpam Gereja di Pondok Aren Digigit Sampai Putus, Pelaku Diduga Mabuk

Megapolitan
Pembunuh Wanita Dalam Koper Ditangkap di Rumah Istrinya

Pembunuh Wanita Dalam Koper Ditangkap di Rumah Istrinya

Megapolitan
DJ East Blake Nekat Sebar Video dan Foto Mesum Mantan Kekasih sebab Tak Terima Diputuskan

DJ East Blake Nekat Sebar Video dan Foto Mesum Mantan Kekasih sebab Tak Terima Diputuskan

Megapolitan
RTH Tubagus Angke Jadi Tempat Prostitusi, Satpol PP dan Dinas Terkait Dinilai Lalai

RTH Tubagus Angke Jadi Tempat Prostitusi, Satpol PP dan Dinas Terkait Dinilai Lalai

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com