Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disebut Tidak di Bawah GKI, Ini Jawaban GKI Yasmin

Kompas.com - 26/12/2014, 13:34 WIB
Kontributor Bogor, Ramdhan Triyadi Bempah

Penulis


BOGOR, KOMPAS.com - Pernyataan Wali Kota Bogor Bima Arya bahwa Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin telah dibubarkan oleh GKI Pengadilan selaku induk dari GKI Yasmin. Juru Bicara GKI Yasmin, Bona Sigalingging, menyebut informasi tersebut adalah bohong besar.

"Kami (GKI Yasmin) telah bertemu dengan Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) GKI, Pendeta Jahja Wijaya. Sesuai Rapat Kerja Sinode GKI di Magelang pada 2012, ditegaskan bahwa gereja GKI di Taman Yasmin adalah bagian integral dari GKI. Dan dimandatkan untuk terus dikembangkan, jadi tidak ada pembubaran gereja GKI manapun," kata Bona, ketika dikonfirmasi, Jumat (26/12/2014).

Bona mengatakan bahwa Pendeta Jahja Wijaja menyampaikan harapannya agar pemerintah pusat dan daerah agar melaksanakan putusan Mahkamah Agung dan Ombudsman RI terkait gereja GKI di Taman Yasmin.

"Harapan beliau (Jahja Wijaja) sebagai pemimpin seluruh gereja GKI di Indonesia, agar pemerintah fokus pada kewajiban hukumnya saja. Soal internal GKI, menurut dia, adalah wilayah kewenangan gereja untuk menanganinya. Orang di luar gereja tidak dapat mengintervensi termasuk pemerintah," jelas Bona.

Terkait kisruh yang terjadi pada perayaan Natal di GKI Yasmin kemarin, beberapa perwakilan Aliansi Keragaman Umat Beragama melihat, pola terjadinya kericuhan itu sudah terkoordinir dan sama pada tahun-tahun sebelumnya.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Feby Yonesta menilai, ada relasi antara petugas Satpol PP Kota Bogor dengan sekelompok orang yang menolak keberadaan GKI Yasmin. "Bukan hanya relasi tapi juga koordinasi Satpol PP dan kelompok intoleran. Perintah pembubaran justru datang dari kelompok intoleran. Tindakan pengusiran terjadi seiring dengan teriakan kelompok intoleran itu," ujar Feby.

Muhamad Subhi dari perwakilan Wahid Institute, sangat menyayangkan bahwa negara masih saja gagal untuk bersikap tegas terhadap kelompok intoleran. Jelas terlihat bagaimana aparat negara dikendalikan kelompok intoleran.

Ivan Rinaldi, Bendahara Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) menyampaikan harapan agar pemerintah melaksanakan putusan MA dan Ombudsman terkait gereja GKI di Taman Yasmin. "Sudah terlalu lama kasus ini dibiarkan," ucap Ivan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com