Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PT JM Belum Terima Surat Resmi dari Ahok soal Penjelasan DKI terhadap Monorel

Kompas.com - 19/01/2015, 17:36 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur PT Jakarta Monorail (JM) Sukmawati Syukur mengaku belum menerima surat resmi perihal pembangunan monorel dari Pemprov DKI. Padahal, lanjut dia, Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama sebelumnya menegaskan bakal melayangkan surat penjelasan sikap DKI terhadap pembangunan monorel. 

"Surat resmi dari Gubernur belum sampai ke PT JM mengenai pembatalan atau kelanjutan atas pembangunan monorel," kata Sukmawati, saat dihubungi, Senin (19/1/2015). [Baca: Ahok Cari Akal Robohkan Tiang Monorel]

Apabila Pemprov DKI menyetujui pembangunan monorel, lanjut dia, PT JM akan membayar tiang pancang, yang berdiri di kawasan Senayan-HR Rasuna Said Kuningan, kepada PT Adhi Karya.

Tiang pancang itu, kata Sukmawati, merupakan kepemilikan PT JM dan sudah disita oleh PT Adhi Karya. "Nilai tiang pancangnya Rp 130 miliar. Seharusnya, kalau DKI menyetujui pembangunan ini, PT JM akan langsung jalan dan beli tiang pancang dari Adhi Karya," kata Sukmawati. 

Seperti diketahui, Ortus Holding, pemegang saham mayoritas PT JM dan Adhi Karya, masih terlibat dalam sengketa harga ganti rugi tiang. PT Adhi Karya meminta Ortus melunasi pembayaran tiang seharganya Rp 193 miliar.

Sementara itu, Ortus meminta biaya ganti rugi tiang sebesar Rp 130 miliar. Saat ini, sengketa harga tiang masih diteliti oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sesuai keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2012, status kepemilikan tiang-tiang monorel masih menjadi hak PT Adhi Karya.

Sekadar informasi, sebelumnya Gubernur Basuki menjelaskan keputusannya untuk membatalkan proyek monorel oleh PT Jakarta Monorail (JM) sudah bulat. Pemprov DKI sedang mempersiapkan surat pembatalan untuk dilayangkan kepada PT JM.

Basuki mengaku heran mengapa PT JM hingga kini belum dapat membangun proyek yang nilai investasinya mencapai Rp 15 triliun tersebut. Padahal, lanjut dia, saat pemerintahan Presiden SBY dahulu, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberi jaminan kepada PT JM untuk membangun monorel.

Anehnya, tidak ada bank yang berani dan bersedia untuk membiayai pembangunan monorel di jalur hijau maupun jalur biru. Kekhawatiran terhadap kondisi keuangan PT JM itulah yang membuat Basuki curiga jika PT JM tidak punya modal untuk membangun monorel.

Basuki curiga PT JM akan mendapat modal setelah menjual hak properti yang didapatkannya dari Pemprov DKI. Selain karena kondisi keuangan PT JM, Basuki juga tidak menerima desain pembangunan depo monorel di atas Waduk Setiabudi dan Tanah Abang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketika Ahok Bicara Solusi Masalah Jakarta hingga Dianggap Sinyal Maju Cagab DKI

Ketika Ahok Bicara Solusi Masalah Jakarta hingga Dianggap Sinyal Maju Cagab DKI

Megapolitan
Kelakuan Pria di Tanah Abang, Kerap Makan di Warteg tapi Bayar Sesukanya Berujung Ditangkap Polisi

Kelakuan Pria di Tanah Abang, Kerap Makan di Warteg tapi Bayar Sesukanya Berujung Ditangkap Polisi

Megapolitan
Viral Video Maling Motor Babak Belur Dihajar Massa di Tebet, Polisi Masih Buru Satu Pelaku Lain

Viral Video Maling Motor Babak Belur Dihajar Massa di Tebet, Polisi Masih Buru Satu Pelaku Lain

Megapolitan
Personel Gabungan TNI-Polri-Satpol PP-PPSU Diterjunkan Awasi RTH Tubagus Angke dari Prostitusi

Personel Gabungan TNI-Polri-Satpol PP-PPSU Diterjunkan Awasi RTH Tubagus Angke dari Prostitusi

Megapolitan
Tumpahan Oli di Jalan Juanda Depok Rampung Ditangani, Lalu Lintas Kembali Lancar

Tumpahan Oli di Jalan Juanda Depok Rampung Ditangani, Lalu Lintas Kembali Lancar

Megapolitan
Warga Minta Pemerintah Bina Pelaku Prostitusi di RTH Tubagus Angke

Warga Minta Pemerintah Bina Pelaku Prostitusi di RTH Tubagus Angke

Megapolitan
Jakarta Disebut Jadi Kota Global, Fahira Idris Sebut   Investasi SDM Kunci Utama

Jakarta Disebut Jadi Kota Global, Fahira Idris Sebut Investasi SDM Kunci Utama

Megapolitan
Kilas Balik Benyamin-Pilar di Pilkada Tangsel, Pernah Lawan Keponakan Prabowo dan Anak Wapres, Kini Potensi Hadapi Kotak Kosong

Kilas Balik Benyamin-Pilar di Pilkada Tangsel, Pernah Lawan Keponakan Prabowo dan Anak Wapres, Kini Potensi Hadapi Kotak Kosong

Megapolitan
Jejak Kekerasan di STIP dalam Kurun Waktu 16 Tahun, Luka Lama yang Tak Kunjung Sembuh...

Jejak Kekerasan di STIP dalam Kurun Waktu 16 Tahun, Luka Lama yang Tak Kunjung Sembuh...

Megapolitan
Makan dan Bayar Sesukanya di Warteg Tanah Abang, Pria Ini Beraksi Lebih dari Sekali

Makan dan Bayar Sesukanya di Warteg Tanah Abang, Pria Ini Beraksi Lebih dari Sekali

Megapolitan
Cerita Pelayan Warteg di Tanah Abang Sering Dihampiri Pembeli yang Bayar Sesukanya

Cerita Pelayan Warteg di Tanah Abang Sering Dihampiri Pembeli yang Bayar Sesukanya

Megapolitan
Cegah Praktik Prostitusi, Satpol PP DKI Dirikan Tiga Posko di RTH Tubagus Angke

Cegah Praktik Prostitusi, Satpol PP DKI Dirikan Tiga Posko di RTH Tubagus Angke

Megapolitan
Oli Tumpah Bikin Jalan Juanda Depok Macet Pagi Ini

Oli Tumpah Bikin Jalan Juanda Depok Macet Pagi Ini

Megapolitan
RTH Tubagus Angke Jadi Tempat Prostitusi, Komisi D DPRD DKI: Petugas Tak Boleh Kalah oleh Preman

RTH Tubagus Angke Jadi Tempat Prostitusi, Komisi D DPRD DKI: Petugas Tak Boleh Kalah oleh Preman

Megapolitan
DPRD DKI Minta Warga Ikut Bantu Jaga RTH Tubagus Angke

DPRD DKI Minta Warga Ikut Bantu Jaga RTH Tubagus Angke

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com