APBD Rp 73 Triliun Disahkan, Apa Prioritas Ahok pada 2015?

"Program prioritas kan (antisipasi) banjir, penguatan tanggul, pembangunan jalan inspeksi, membeli tanah untuk ruang terbuka hijau," kata Basuki, di Gedung DPRD DKI, Selasa (27/1/2015).

Program lainnya yang menjadi prioritas adalah perbaikan sekolah dan alokasi Kartu Jakarta Pintar (KJP). Basuki menjelaskan, DKI bersama DPRD DKI sepakat untuk meningkatkan alokasi anggaran pendidikan menjadi 27 persen dari total APBD 2015 sebesar Rp 73,083 triliun.

Sebelumnya, DKI mengusulkan alokasi sebesar 20 persen dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS). Selain itu, lanjut dia, sekolah swasta juga akan diberikan KJP dan tidak lagi diberikan biaya operasional pendidikan (BOP) sesuai instruksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum (PU) juga besar, untuk Dinas Tata Air saja alokasinya sampai Rp 3 triliun. Dinas Kesehatan juga alokasinya 9 persen sesuai persyaratan nasional," kata Basuki. 

Dari jumlah besaran APBD DKI 2015 tersebut, dirincikan untuk pendapatan daerah sebesar Rp 63,801 triliun, belanja daerah sebesar Rp 67,446 triliun dan defisit sebesar Rp 3,645 miliar, serta pembiayaan daerah Rp 3,645 miliar.

Untuk pembiayaan daerah, dirincikan kembali menjadi penerimaan pembiayaan Rp 9,282 triliun dengan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun 2014 Rp 8,983 miliar dan pinjaman Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) Rp 298,57 miliar.

Selanjutnya, pengeluaran pembiayaan Rp 5,636 miliar dengan penyertaan modal pemerintah (PMP) untuk badan usaha milik daerah (BUMD) Rp 5,627 miliar dan pembayaran pokok utang Rp 9 miliar.