Pemotongan Trayek Sah-sah Saja, asalkan...

Meskipun demikian, pemotongan rute trayek perlu dilakukan secara terkonsep dari lembaga pengelola angkutan umum. "Maka kalau ada bus kota yang memotong trayek sebetulnya saat ini tidak diizinkan, melanggar regulasi," kata Alvinsyah saat dihubungi, Sabtu (7/2/2015).

Ia mencontohkan, pemotongan rute trayek yang dilakukan secara terkonsep yaitu saat bus transjakarta koridor 1 dari Kota ke Blok M perjalanannya dimulai dari halte Medan Merdeka Barat.

Dengan begini, penumpang yang menunggu bus transjakarta di halte-halte setelah halte Medan Merdeka tidak perlu menaiki bus yang berasal dari Kota. Bus yang memulai perjalanan dari kota diasumsikan sudah penuh dengan penumpang.

"Ketika memasuki jam-jam padat penumpang, pemotongan seperti ini perlu dilakukan untuk mengakomodasi penumpang dengan lebih efisien," kata dia.

Anvinsyah menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebetulnya sudah diatur seperti itu. Angkutan dalam kota tidak harus mengangkut penumpang dari terminal ke terminal.

"Jadi rute bisa dibuat lebih fleksibel sebetulnya, tergantung dari kebutuhan penumpang," sebut Alvinsyah.

Kendati demikian, ia menegaskan, di dalam satu trayek, perlu ada armada yang mengangkut dari terminal ke terminal. Karena bagaimanapun tetap ada kebutuhan seperti itu dari penumpang, meskipun jumlahnya tidak banyak.

"Maka, frekuensinya tidak sebanyak armada yang mengangkut penumpang pada rute yang paling banyak penumpangnya. Misalnya rute panjang frekuensinya setiap 4 menit, rute pendek setiap 2 menit," jelas Alvinsyah.

Kalau bus-bus kota reguler mau dibuat pemotongan rute trayek di jam-jam sibuk, maka menurut Alvinsyah, bus-bus tersebut dipayungi oleh satu operator.

Sistem tersebut juga sekaligus dapat menghapus praktik pungutan liar (pungli) yang muncul karena keterdesakan pemotongan rute trayek.