Perbaiki Sistem Pendaftaran dan Kualitas Layanan BPJS

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebaiknya menyempurnakan sistem pendaftaran sebelum menambah peserta. Selain itu, yang tidak boleh dilupakan ialah menambah jumlah fasilitas kesehatan dan meningkatkan kualitas layanan.

Demikian disampaikan Rosa Christiana Ginting, anggota Dewan Penasihat Perkumpulan Ahli Manajemen Jaminan dan Asuransi Kesehatan Indonesia, pada seminar tentang penundaan aktivasi pembayaran premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi peserta Asosiasi Pengusaha Indonesia, Kamis (26/2), di Jakarta.

Rosa mengatakan, dengan mewajibkan pekerja penerima upah ikut menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-BPJS Kesehatan per 1 Januari 2014, seharusnya pelayanan kesehatan yang disediakan sudah bagus. Realitasnya, masih terjadi kekacauan dalam tataran implementasi di lapangan.

Hal itu, misalnya, terlihat dari pendaftaran yang rumit, waktu tunggu pelayanan yang lama, informasi pelayanan yang tidak tersedia, dan keharusan pasien membayar lagi di luar iuran BPJS Kesehatan. ”Sebelum pekerja penerima upah menjadi peserta saja sudah banyak masalah, apalagi nanti ketika pekerja penerima upah yang biasa mendapat jaminan kesehatan cukup baik dari perusahaannya menjadi peserta,” kata Rosa.

Sebenarnya kunci dari persoalan ini adalah koordinasi manfaat. Akan tetapi, pedomannya pun belum jelas sehingga dalam praktik di lapangan masih membingungkan.

Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Rumah Sakit Swasta Seluruh Indonesia Mus Aida menyampaikan, koordinasi manfaat diharapkan tidak hanya sebagai jalan tengah bagi peserta JKN-BPJS Kesehatan yang memiliki polis asuransi untuk bisa mendapat pelayanan lebih dari yang ditanggung BPJS Kesehatan. Koordinasi manfaat juga diharapkan menjadi penarik minat rumah sakit swasta untuk bergabung dengan BPJS Kesehatan.

Mutu layanan

Catatan Kompas, data BPJS Kesehatan, peserta JKN-BPJS Kesehatan sekitar 133 juta orang. Tahun 2015, jumlah itu diproyeksikan meningkat jadi 168 juta peserta. Sebanyak 30 juta orang merupakan pekerja penerima upah. Jika semua pekerja menikah dan punya dua anak, penambahan peserta dari pekerja penerima upah riilnya bisa mencapai 120 juta orang.

Konsekuensinya, dibutuhkan penambahan fasilitas kesehatan. Jika diasumsikan satu dokter menangani 5.000 peserta, dibutuhkan 16.802 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang terdiri dari puskesmas, klinik pratama, dan dokter praktik pribadi. Kini, FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sekitar 17.000 unit dan jumlah tempat tidur di fasilitas kesehatan rujukan 131.124 unit.

Menurut perhitungan BPJS Kesehatan, untuk mengimbangi masuknya 30 juta pekerja penerima upah sebagai peserta JKN, diperlukan 37.443 tempat tidur tambahan di rumah sakit. Namun, jika penambahan jumlah peserta terjadi dalam waktu singkat, penambahan jumlah fasilitas kesehatan tidak bisa memenuhi lonjakan kebutuhan fasilitas kesehatan. Apalagi, belum semua rumah sakit swasta bergabung dalam program JKN-BPJS Kesehatan.

Persoalan lain adalah ketimpangan layanan antardaerah. Ikatan Dokter Indonesia mencatat, persebaran dokter tak merata sehingga sebagian dokter kelebihan beban jumlah pasien. Apalagi ada tambahan peserta dari pekerja penerima upah.

Hal itu berdampak pada makin panjangnya antrean pasien untuk mendapat layanan kesehatan. Apalagi, proses birokrasi di sebagian rumah sakit masih rumit.

Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran kalangan dunia usaha terhadap mutu dan ketersediaan layanan JKN sesuai dengan kebutuhan pekerja.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi B Sukamdani, beberapa waktu lalu, pemerintah sebaiknya menerapkan peta jalan jaminan sosial dengan target pekerja formal jadi peserta JKN mulai 1 Januari 2017 agar mempunyai waktu untuk menyiapkan fasilitas kesehatan.