Ahok: Kalau Cabut Hak Angket Berarti Nasdem Punya Sikap

"Makanya kalau ada parpol yang mengatakan, kami mendukung angket dan mendukung Ahok (Basuki) untuk membatalkan (anggaran siluman) Rp 12,1 triliun, itu mah pura-pura namanya. Mereka berdiri di dua sisi, namanya mau injek di dua kaki, Bos," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (2/3/2015). 

Menurut dia, jika mendukung pengusutan anggaran "siluman" di RAPBD 2015 sebesar Rp 12,1 triliun, seharusnya parpol juga mencabut angket seperti halnya yang dilakukan Partai Nasdem. Sementara partai yang tetap mempertahankan angket adalah partai yang bersikeras untuk dapat memasukkan anggaran "siluman" senilai Rp 12,1 triliun ke APBD DKI.

Ia pun mengaku tidak mengetahui apakah sikap Partai Nasdem itu karena "ketakutan" atas tindakan Basuki membawa temuan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Terserah mereka mau ngomong apa, yang pasti parpol kalau mau bilang dukung angket dan dukung saya menghilangkan (anggaran siluman) Rp 12,1 triliun itu enggak konsisten, sudah jelas kok mana hitam mana putih," kata pria yang akrab disapa Ahok itu.

Sebelumnya diketahui DPP Partai Nasdem memerintahkan Fraksi Nasdem DPRD DKI untuk mencabut hak angket kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan keluar dari kepanitian hak angket. [Baca: Fraksi Nasdem DPRD DKI Diperintahkan Cabut Hak Angket kepada Ahok]

"Pada dasarnya hak angket adalah hak dewan. Namun telah dibawa olehh gubernur ke ranah hukum, maka DPP menginstruksikan kepada Fraksi Nasdem untuk mencabut hak angket dan mengundurkan diri dari kepanitiaan hak angket," ujar Sekjen Nasdem, Patrice Rio Capella, saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat. 

Rio juga mengatakan, partainya tak sepakat jika ada anggaran sebesar Rp 12,1 triliun, yang beberapa di antaranya digunakan untuk pengadaan UPS dan buku Trilogi Ahok. Menurut dia, akan lebih baik jika anggaran tersebut digunakan untuk yang lebih bermasyarakat bagi warga Jakarta, seperti rehabilitasi sekolah dan penanganan banjir.