Temui Pendukung, Ahok Minta Maaf Pertontonkan Politik Memalukan

"Dalam kesempatan ini, saya juga mau minta maaf kepada warga DKI karena kami mempertontonkan politik memalukan seperti ini. Tapi, saya bukannya tidak bisa komunikasi sebetulnya, tetapi bagaimana komunikasi kalau disuruh untuk masukin (anggaran siluman) Rp 12,1 triliun," kata Ahok. 

Ahok mengaku kini dia dalam posisi sulit karena semua fraksi di DPRD sepakat mengajukan hak angket kepadanya. Hal ini berarti semua anggota DPRD menganggap dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diserahkan DKI kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak sah. DPRD juga mengirimkan dokumen APBD versi mereka yang telah diselipkan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun kepada Kemendagri.

Perseteruan ini, lanjut Ahok, karena Pemprov DKI mulai menggunakan sistem e-budgeting. "Pertempuran ini tidak mudah, terima kasih teman-teman karena mendukung (saya). Dengan menggunakan e-budgeting, mau enggak mau mereka (anggota DPRD) juga akan mengeluarkan (APBD) versi mereka, lihat enggak tahun 2014 tidak ada APBD versi mereka? Karena anggaran kemarin sudah disusupin sama anggaran siluman mereka," kata Ahok menjelaskan kepada pendukungnya.

Seperti diketahui, sejumlah anggaran siluman muncul dalam RAPBD hasil pembahasan di komisi-komisi DPRD DKI Jakarta. Anggaran-anggaran dengan jumlah besar itu antara lain pengadaan uninterruptible power system (UPS) untuk sekolah sebesar Rp 6 miliar per sekolah.

Ada lagi anggaran pengadaan UPS untuk setiap kecamatan dan kelurahan di Jakarta Barat. Masing-masing dianggarkan sebesar Rp 4,220 miliar. Selain itu, ada pengajuan pembuatan buku trilogi Ahok yang totalnya mencapai Rp 30 miliar.

Pada Jumat (27/2/2015) pekan lalu, Ahok melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi soal dugaan penyalahgunaan dana APBD 2012-2015.