Mendagri: Kita Beruntung Punya Presiden Berpengalaman Jadi Wali Kota dan Gubernur

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo hadir dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Selasa (14/4/2015). Dalam sambutannya, Tjahjo mengungkapkan rasa syukurnya karena Indonesia memiliki Presiden Joko Widodo, yang berpengalaman menjadi kepala daerah.

"Kita beruntung punya presiden berpengalaman menjadi wali kota, punya pengalaman jadi gubernur, dan sekarang jadi presiden. Karena, enggak bisa menteri atau dirjen ngarang sendiri," ujar Tjahjo, Selasa.

Hal ini mengacu kepada polemik anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI yang sempat terjadi. Dalam hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri paham bahwa institusi tersebut tidak boleh melibatkan diri dalam proses politik yang terjadi dalam penyusunan anggaran, termasuk keputusan politik yang dibuat DPRD. Tjahjo menyebutkan, Kemendagri mengacu pada keputusan DPRD yang memilih peraturan gubernur sebagai jalan keluar APBD DKI.

"Tugas kami hanya jangan sampai pembahasan penetapan dalam konteks anggaran tidak tersandera dengan adanya hak politik dan hak hukum. Sehingga perencanaan pembangunan bisa berjalan sesuai target," ujar Tjahjo.

Tjahjo mengatakan, permasalahan APBD yang terjadi di Jakarta merupakan hal menarik bagi Kemendagri. Permasalahan tersebut dianggap sebagai sebuah dinamika. Menurut dia, penyelesaian APBD di provinsi lain jauh lebih baik dari Jakarta.

Kemendagri perlu melakukan penyesuaian anggaran DKI Jakarta. Salah satu yang dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi anggaran. Di sinilah letak keberuntungan, yang disebut Tjahjo, memiliki presiden seperti Jokowi. Dengan pengalaman menjadi kepala daerah, Jokowi menjadi tahu anggaran apa saja yang harus dipotong dan ditambah.

Tjahjo mengatakan, Kemendagri telah membuat skala prioritas di masing-masing daerah. Khusus Jakarta, ia menyatakan bahwa masalah pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrasktruktur menjadi prioritas Ibu Kota sehingga harus mendapat anggaran khusus dengan jumlah cukup.

"Soal hal lain, kami serahkan kepada pemerintah daerah yang punya perangkat sampai bawah dan DPRD yang tentunya memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ada di DKI," ujar Tjahjo.