Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Mau Cari Sejuta KTP, Lu Kira Gampang?

Kompas.com - 27/05/2015, 17:18 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Peluang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk mencalonkan diri sebagai gubernur pada pilkada tahun 2017 melalui jalur independen semakin sulit. Sebab, ia harus mengumpulkan sekitar 1.000.000 kartu tanda penduduk (KTP) warga DKI Jakarta sebagai bentuk dukungan.

Ahok, sapaan Basuki, mengaku sulit memenuhi persyaratan tersebut. "Mau cari sejuta KTP, lukira gampang? Ya minimal kamu (wartawan) bantu kumpulin KTP sejutalah," kata Basuki di Balai Kota, Rabu (27/5/2015). 

Kendati demikian, dia enggan terlalu memikirkan persyaratan pencalonan sebagai gubernur pada pilkada 2017. [Baca: Politisi Gerindra Nilai Ahok Tak Akan Kesulitan Maju di Pilkada 2017]

Basuki memilih untuk merealisasikan semua program unggulan yang telah tercantum dalam Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017.

Ia menjanjikan pengadaan transjakarta dengan jumlah mencukupi untuk tahun 2016. Ia juga ingin fokus pada penyelesaian pembangunan light rail transit (LRT) koridor 1 pada tahun 2018 dan tujuh koridor pada tahun 2019.

"Nah, terus MRT juga sudah jalan. Rumah susun, saya harap bisa dibangun banyak, lalu Waduk Marunda dan Kapuk Kamal selesai cepat. Kalau memang enggak ada (partai) yang calonin saya dan KTP-nya enggak cukup, ya sudah, selesai tahun 2017," ujarnya. 

Adapun syarat calon independen untuk maju sebagai calon gubernur atau wakil gubernur dengan jumlah penduduk kurang dari dua juta jiwa adalah memiliki dukungan, minimal, 10 persen dari jumlah tersebut dalam bentuk fotokopi KTP dan formulir yang ditandatangani pendukungnya. 

Untuk jumlah penduduk 2 juta-6 juta jiwa, syarat dukungan jumlah KTP dan formulir minimal 8,5 persen, dan untuk daerah berpenduduk 6 juta-12 juta jiwa minimal 7,5 persen.

Untuk calon bupati atau wakil bupati, tiap calon independen harus mendapat dukungan 10 persen di daerah yang jumlah penduduknya mencapai 250.000 jiwa; 8,5 persen dukungan untuk daerah dengan jumlah penduduk 250.000-500.000 jiwa; 7,5 persen untuk daerah dengan jumlah penduduk 500.000-1.000.000 jiwa; dan 6,5 persen untuk daerah berpenduduk lebih dari satu juta jiwa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Viral Video Pencopotan Spanduk Sekda Supian Suri oleh Satpol PP Depok

Viral Video Pencopotan Spanduk Sekda Supian Suri oleh Satpol PP Depok

Megapolitan
BNN Tangkap 7 Tersangka Peredaran Narkoba, dari Mahasiswa sampai Pengedar Jaringan Sumatera-Jawa

BNN Tangkap 7 Tersangka Peredaran Narkoba, dari Mahasiswa sampai Pengedar Jaringan Sumatera-Jawa

Megapolitan
Tren Penyelundupan Narkoba Berubah: Bukan Lagi Barang Siap Pakai, tapi Bahan Baku

Tren Penyelundupan Narkoba Berubah: Bukan Lagi Barang Siap Pakai, tapi Bahan Baku

Megapolitan
Kronologi Kampung Susun Bayam Digeruduk Ratusan Sekuriti Suruhan Jakpro

Kronologi Kampung Susun Bayam Digeruduk Ratusan Sekuriti Suruhan Jakpro

Megapolitan
KPAI: Siswa SMP yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Rawat Jalan di Rumah

KPAI: Siswa SMP yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Rawat Jalan di Rumah

Megapolitan
BNN Ungkap Lima Kasus Peredaran Narkoba, Salah Satunya Kampus di Jaktim

BNN Ungkap Lima Kasus Peredaran Narkoba, Salah Satunya Kampus di Jaktim

Megapolitan
Antisipasi Percobaan Bunuh Diri Berulang, KPAI Minta Guru SMP di Tebet Deteksi Dini

Antisipasi Percobaan Bunuh Diri Berulang, KPAI Minta Guru SMP di Tebet Deteksi Dini

Megapolitan
Bus Transjakarta Bisa Dilacak 'Real Time' di Google Maps, Dirut Sebut untuk Tingkatkan Layanan

Bus Transjakarta Bisa Dilacak "Real Time" di Google Maps, Dirut Sebut untuk Tingkatkan Layanan

Megapolitan
Kampung Susun Bayam Dikepung, Kuasa Hukum Warga KSB Adu Argumen dengan Belasan Sekuriti

Kampung Susun Bayam Dikepung, Kuasa Hukum Warga KSB Adu Argumen dengan Belasan Sekuriti

Megapolitan
Fakta Penutupan Paksa Restoran di Kebon Jeruk, Mengganggu Warga karena Berisik dan Izin Sewa Sudah Habis

Fakta Penutupan Paksa Restoran di Kebon Jeruk, Mengganggu Warga karena Berisik dan Izin Sewa Sudah Habis

Megapolitan
KPAI Minta Hukuman Ibu yang Rekam Anaknya Bersetubuh dengan Pacar Diperberat

KPAI Minta Hukuman Ibu yang Rekam Anaknya Bersetubuh dengan Pacar Diperberat

Megapolitan
Pemerkosa Remaja di Tangsel Masih Satu Keluarga dengan Korban

Pemerkosa Remaja di Tangsel Masih Satu Keluarga dengan Korban

Megapolitan
Pabrik Narkoba di Bogor Terbongkar, Polisi Klaim 'Selamatkan' 830.000 Jiwa

Pabrik Narkoba di Bogor Terbongkar, Polisi Klaim "Selamatkan" 830.000 Jiwa

Megapolitan
Siasat Pabrik Narkoba di Bogor Beroperasi: Kamuflase Jadi Bengkel, Ruangan Pakai Peredam

Siasat Pabrik Narkoba di Bogor Beroperasi: Kamuflase Jadi Bengkel, Ruangan Pakai Peredam

Megapolitan
Ratusan Sekuriti Geruduk Kampung Susun Bayam, Perintahkan Warga Segera Pergi

Ratusan Sekuriti Geruduk Kampung Susun Bayam, Perintahkan Warga Segera Pergi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com