Gubernur DKI, antara Retorika dan Sosok

Sosok Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mempunyai dua citra menarik. Di satu sisi, sosoknya dipandang jujur dan sederhana, tetapi pada segi lain, cara komunikasinya dikenal meledak-ledak dan temperamental. Kombinasi itu tak urung banyak mengundang kontroversi publik Jakarta.

Kesimpulan demikian terangkum dalam hasil survei evaluasi enam bulan pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diselenggarakan Kompas beberapa waktu lalu. Hasil survei menunjukkan, responden memberikan apresiasi tinggi untuk kejujuran yang dimiliki Basuki.

Dalam rentang pilihan skor 1 (sangat buruk) hingga 10 (sangat baik), responden memberikan nilai rata-rata 7,53 untuk kejujuran Gubernur DKI itu. Selain itu, apresiasi tinggi juga diberikan masyarakat dalam hal kemampuan Basuki memimpin kepala dinas dan kesederhanaan yang melekat pada dirinya.

Kesan positif masyarakat tentang kejujuran orang nomor satu DKI Jakarta tersebut antara lain tecermin dari keseriusannya dalam menghadapi kontroversi dana siluman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015. Keberadaan pos anggaran yang diduga "siluman" itu sempat memicu perseteruan antara Gubernur DKI dan sejumlah anggota dewan.

Berbeda dengan pejabat lain, langkah konfrontatif yang dipilih Basuki untuk berhadapan dengan anggota DPRD DKI Jakarta meninggalkan kesan positif bagi publik. Mayoritas responden (69,1 persen) menilai ketegasan dan keberanian Basuki menjadi keunggulan yang dimiliki Gubernur DKI Jakarta itu.

Gaya komunikasi

Berbeda dengan citra kejujuran dan berani, soal gaya komunikasi Gubernur DKI ini cenderung disikapi publik dengan hati-hati. Tidak sedikit masyarakat yang memandang kebiasaan Basuki itu dari sudut pandang negatif. Apalagi, Basuki tidak segan-segan membawa gaya komunikasi yang bersifat informal-personal ke ranah publik.

Basuki mendapatkan nilai lebih rendah dari responden dalam hal kemampuannya berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi Gubernur DKI itu mendapatkan nilai rata-rata 6,17. Sebanyak 78,6 persen responden berpendapat, kelemahan Basuki adalah frontal, emosional, dan kasar.

Gaya kepemimpinan Basuki pernah disandingkan dengan almarhum Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta periode 1966-1977. Dalam sebuah tulisannya, AM Fatwa yang dulu pernah menjadi staf ahli Ali Sadikin menyebut ada persamaan karakter antara Ali Sadikin dan Basuki. Kesamaan itu khususnya dalam hal ketegasan, keberanian, dan kecerdasan.

Mantan Gubernur Ali Sadikin juga tercatat sebagai pemimpin DKI Jakarta yang melahirkan kebijakan-kebijakan kontroversial. Salah satunya adalah legalisasi perjudian dan prostitusi untuk menggenjot pemasukan pendapatan asli daerah (PAD). Basuki dan Ali Sadikin pun sama-sama dikenal bermulut tajam. Hanya saja, ucapan paling pedas dan keras serta kebijakan paling kontroversial dari seorang Ali Sadikin saat itu terbukti lebih bisa mendapatkan pemahaman dari masyarakat.

Efektivitas

Sejauh mana gaya komunikasi yang terkesan emosional ini berdampak pada kebijakan yang diluncurkan pemerintahan Basuki? Sampai enam bulan pertama ini, ada kebijakan yang dijalankan pada masa pemerintahan Basuki mendapatkan apresiasi lebih rendah ketimbang program yang sudah ada atau berjalan pada masa Joko Widodo masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Salah satu contoh adalah pembatasan sepeda motor yang melintasi Jalan MH Thamrin-Jalan Medan Merdeka Barat. Alasan pembatasan sepeda motor bertujuan menekan angka kecelakaan lalu lintas. Kebijakan ini pun dijalankan dengan kompensasi pengguna sepeda motor bisa menggunakan bus tingkat gratis dan memarkir kendaraan mereka di kantong-kantong parkir.

Terkait rencana tersebut, Basuki memilih memberikan penjelasan dengan pesan yang mungkin terasa kasar bagi sebagian masyarakat. "Memang kebijakan ini pasti membuat banyak (warga) tidak senang dan kebijakannya tidak populer. Kamu mau marahin saya ya terserah, saya tidak peduli. Saya hanya tidak mau Anda mati saja," kata Basuki ketika itu (Kompas, 11/11/2014).

Sejalan dengan itu, pesan yang berlatar belakang baik ini lebih banyak tereduksi menjadi sebuah kebijakan yang bersifat memaksa bagi perspektif sebagian masyarakat. Hasilnya, masyarakat lebih banyak merasa tidak puas dengan aturan ini. Responden memberikan skor 5,65 yang merupakan nilai terendah di antara kebijakan yang sudah dijalankan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI.