Syarif: Ahok Lucu, Ring 1 "Ditempatin" Lenggang Jakarta

"Ahok justru stand up comedy jago. Justru dia yang lucu, ada ring 1 ditempatin Lenggang Jakarta. Saya ini muridnya Ahok deh di bidang perlucuan," ujar Syarif di Gedung DPRD DKI, Jumat (29/5/2015).

Dia mengatakan, mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum), PKL tidak boleh berdagang di ring 1, termasuk kawasan Monas.

Menurut Syarif, pedagang yang berjualan di Lenggang Jakarta adalah pedagang kaki lima (PKL) yang dibina. Dalam bahasa perda, ada istilah lokbin yang berarti lokasi binaan.

Syarif mengatakan, Lenggang Jakarta termasuk lokbin bagi para PKL di Monas. "Kalau mau patuh perda, jangan ada Lenggang Jakarta sekalian," ujar dia.

Meski demikian, Syarif mengaku tidak mempermasalahkan hal tersebut. Sebab, dalam sebuah kebijakan, ada yang disebut diskresi. [Baca: Ahok: Pak Syarif Anggota Dewan yang Terhormat, Ngerti Perda Enggak?]

Syarif mengatakan, diskresi ini memperbolehkan pejabat membuat kebijakan yang melanggar peraturan asalkan demi kepentingan umum dan masih dalam batas wilayah kewenangannya.

Syarif mengatakan, Lenggang Jakarta bisa saja bagian dari diskresi tersebut. Akan tetapi, dia mengatakan, kebijakan Lenggang Jakarta harus adil bagi semua PKL.

Dia pribadi mendukung program Lenggang Jakarta. Namun, dia tidak mau jika PKL yang berjualan di luar Lenggang Jakarta harus dilawan dengan cara kekerasan tiap penertiban.

Selain itu, dia juga menyarankan agar kapasitas Lenggang Jakarta diperbesar agar PKL yang ditampung bisa lebih banyak.

"Jadi, kalau dibilang saya enggak mengerti perda, saya mengerti perda. Itu justru dilarang berjualan di situ. Dia kan istilahnya menepuk air di dulang terpecik muka sendiri. Jadi, dia justru menunjukkan sendiri bahwa apa yang saya kunjungi itu hal-hal pelanggaran," ujar dia.

Sebelumnya, Ahok mengaku bingung dengan Syarif yang berdialog dengan PKL Monas, Kamis (28/5/2015) kemarin. Ketika PKL Monas itu menunjukkan KTP DKI, Syarif mempertanyakan keputusan Basuki tidak memasukkan para pedagang itu ke dalam Lenggang Jakarta.

Kebingungan Basuki terhadap Syarif semakin bertambah ketika ia membela PKL Monas. Padahal, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum), PKL tidak boleh berdagang di ring 1, termasuk kawasan Monas.

"Anggota DPRD ini kan lucu. Dia yang ketok palu perda mengatakan Monas adalah kawasan ring 1 dan tidak boleh dipergunakan untuk berjualan," kata Basuki.

"Cabut dong perdanya yang mengatakan Monas adalah kawasan ring 1 dan enggak boleh berjualan. Jadi, Pak Syarif, anggota Dewan yang terhormat, mengerti perda enggak sih? Ini kan lucu saja, dia mau sok-sokan dapat nama. Cabut saja perdanya, yang ketok palu perda kan kalian (DPRD), bukan di zaman saya," kata Basuki kesal.