Pengamat Perkirakan, ERP Berjalan Tahun 2016

JAKARTA, KOMPAS.com - Meskipun sudah diuji coba sejak tahun lalu, sistem electronic road pricing (ERP) belum juga diimplementasikan. Unit Pelaksana ERP masih memperjuangkan pembentukan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) sebelum melakukan lelang untuk operator.

Menurut Pengamat Transportasi dari Universitas Indonesia Ellen Tangkudung, bila progresnya baru sampai pembentukan BLUD, maka kemungkinan ERP baru bisa diterapkan tahun depan. Terlebih, lelang untuk operator belum dimulai.

"Kalau sudah lelang sudah mulai baru bisa cepat bergerak," kata dia kepada wartawan seusai Dialog Publik tentang ERP di Jakarta, Selasa (16/6/2015).

Ellen menilai, sebagai proyek yang utuh, sistem ERP sangat mengandalkan operator untuk pengadaan alat. Artinya, pengadaan alat tidak bisa dilakukan satu per satu tetapi harus menyeluruh sekaligus.

"Jadi seperti yang dibilang Pak Leo (Kepala UP ERP Dinas Perhubungan DKI Jakarta Leo Amstrong), tidak bisa itu beli kamera dulu, lalu beli OBU (on board unit). Semuanya harus satu paket," tutur dia.

Tidak hanya memasang alat, lanjut Ellen, UP ERP juga perlu membutuhkan kantor dan sumber daya manusia (SDM). UP ERP juga harus melatih SDM yang akan menjadi petugas operasional ERP. Sehingga, dibutuhkan waktu yang cukup lama sampai sistem jalan berbayar itu benar-benar bisa diterapkan.

Sebelumnya, Leo mengatakan, kendala terbesar sistem ERP belum bisa terwujud adalah belum selesainya pembentukan BLUD. Sebab prosesnya masih terkendala di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Sebagai informasi, BLUD merupakan badan yang mengatur sebuah layanan yang bersifat kedaerahan. Dengan adanya BLUD, uang yang diperoleh dari sebuah layanan tersebut bisa dimanfaatkan untuk keperluan memperbaiki layanan. Namun, Leo menargetkan dalam dua-tiga minggu ini BLUD akan terbentuk. Sehingga lelang bisa dilakukan setelahnya.