Ahok: Bayar Pajak Mana Uber? Pajak Bukan Buat Amerika

"Bayar pajak mana? Pajak bukan buat negara Amerika, pajaknya Negara Indonesia dong ya," ujar Ahok di Istora Senayan, Sabtu (20/6/2015).

Perusahaan Uber memang merupakan perusahaan asal San Francisco, Amerika Serikat yang didukung dana dari Goldman Sachs dan Google. Layanan Uber menghubungkan penumpang dengan pengemudi mobil sewaan melalui aplikasi mobile.

Penumpang bisa memesan mobil lewat aplikasi ini dan membayar tarif perjalanan ke tujuan layaknya taksi.

Ketua Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan menyebut taksi Uber menipu Pemerintah karena beroperasi ilegal dan tidak memiliki izin. Menurut Shafruhan, Indonesia memiliki aturan tersendiri. Semua orang yang berada dalam wilayah Indonesia harus menaati aturan yang berlaku.

Sementara, perusahaan Uber membantah tudingan yang menyebutkan mereka tidak membayar pajak dari keuntungan layanan taksi yang mereka jalankan di Jakarta. Mereka menyatakan selalu mematuhi segala peraturan perpajakan yang berlaku di seluruh kota tempat beroperasi.

Direktur Komunikasi Uber kawasan Asia Selatan, Karun Arya, menjelaskan bahwa taksi Uber menerapkan sistem pembayaran dengan kartu kredit untuk menagih biaya jasa kepada para pengguna.

Ia yakin, dengan pola tersebut, perusahaannya memiliki catatan pembayaran yang lebih akurat dibandingkan perusahaan-perusahaan taksi yang masih menerima metode pembayaran secara tunai. "Bila dengan metode tunai, apakah bisa diperiksa jumlah pajak yang dibayarkan sesuai dengan jumlah penghasilan yang mereka terima?" ujar Arya saat dihubungi, Jumat (19/6/2015).

Dia juga menegaskan, penerapan sistem pembayaran dengan kartu kredit akan memudahkan aparat pemerintah untuk melakukan pengawasan. "Setiap penghasilan yang diterima pengemudi secara otomatis terdebet ke rekening bank. Setiap transaksi bisa dilacak. Pemerintah bisa meyakini bahwa Uber membayar pajak dengan jumlah yang benar-benar tepat," ujar pria asal India itu.