Ahok: Saya Tak Mau Sekadar Tanda Tangan Pakta Integritas, Pidanakan...

Basuki tidak ingin lagi ada pegawai negeri sipil (PNS) yang berupaya menggelembungkan anggaran, apalagi berupaya memberi nama-nama fiktif pekerja harian lepas (PHL). Sebab, lanjut dia, dahulu sering ditemukan kasus ribuan PHL fiktif di Dinas Kebersihan serta Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI sehingga gaji-gaji yang disetorkan "dimakan" oleh oknum PNS tersebut.

"Saya hitung-hitung PHL ada puluhan ribu di Dinas Pertamanan dan (Dinas) Kebersihan. Belum lagi PHL Dinas Perhubungan dan PHL Kelurahan. Harusnya Jakarta itu satu puntung rokok pun tidak terlihat, jadi kinerjanya yang penting," kata Basuki. 

Adapun 66 SKPD dan UKPD yang menandatangani pakta integritas adalah Sekretaris Daerah, 5 Asisten Sekretaris Daerah, 12 badan, 20 dinas, 12 inspektorat, 6 wali kota, 10 biro kesekretariatan, 6 rumah sakit umum daerah, serta 2 UPT kawasan Monas dan Ragunan.