DPRD Akui Setujui Pembelian Lahan Sumber Waras, tetapi...

"Kalau Pak Gubernur bilang sudah direstui Dewan ya memang benar. Ada tanda tangan Dewan ya memang benar semuanya itu," ujar Prabowo di Gedung DPRD DKI, Rabu (11/8/2015) malam.

Lantas, kenapa Pansus BPK seolah mempermasalahkan hal tersebut? Prabowo mengatakan, DPRD DKI tidak pernah menolak rencana pembelian lahan RS Sumber Waras. Sebab, Pemerintah Provinsi DKI memiliki tujuan untuk membuat RS khusus kanker dan jantung di lahan itu.

Tujuan tersebut dinilai baik bagi kepentingan masyarakat. Hal itulah yang membuat DPRD menyetujui pembelian lahan itu.

Kemudian, kata Prabowo, menjadi masalah ketika dalam proses pembelian tersebut tidak sesuai dengan prosedur. Karena itu, pada akhirnya, hal itu malah menjadi temuan BPK seperti saat ini.

Prabowo mengingatkan bahwa eksekutor pembelian lahan tersebut merupakan wewenang eksekutif, bukan DPRD. Proses pembelian itulah yang kini menjadi masalah, bukan rencana awal pembelian lahan itu sendiri.

"Kalau kita bahas prosedur sampai akhirnya diterima Dewan, itu tidak ada masalah, benar pernyataan Gubernur itu. Tetapi, ini soal eksekusinya," ujar Prabowo.

Masalah yang muncul dalam proses pembelian lahan salah satunya adalah mengenai harga NJOP. Pemprov DKI membeli lahan seluas 36.410 meter persegi dengan harga sekitar Rp 20 juta per meter persegi.

Harga tersebut sesuai dengan NJOP di Jalan Kyai Tapa. Padahal, lahan yang dibeli Pemprov DKI berada di Jalan Tomang Utara yang memiliki NJOP lebih rendah sehingga terjadi kelebihan pembayaran. 

"Ingat yang ditawarkan itu di Jalan Kyai Tapa, tetapi ternyata yang dijual itu yang di Jalan Tomang," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan, banyak pihak yang mengatakan Pansus BPK hanya menyudutkan Ahok (sapaan Basuki) dalam hal ini. Dia pun menegaskan, Pansus BPK bukan dalam kapasitas meminta pertanggungjawaban atau menyalahkan Pemprov DKI, apalagi Gubernur.

Akan tetapi, Pansus BPK meminta klarifikasi dari Pemprov atas semua masalah tersebut agar bisa disampaikan kembali kepada BPK. "Jadi, kita ini hanya membantu," ujar Prabowo.

Selain itu, pertanyaan-pertanyaan seputar harga NJOP dan akses masuk pun bukanlah pertanyaan yang diciptakan DPRD untuk mencari kesalahan eksekutif. Akan tetapi, pertanyaan tersebut merupakan poin-poin dari temuan BPK mengenai proses pembelian lahan di RS Sumber Waras. Poin-poin tersebut pun tercantum dalam LHP BPK yang dikirim oleh BPK.

"Misalnya mengenai negosiasi dengan Gubernur, itu bukan karena Pansus ingin menyudutkan Gubernur, tetapi memang poin itu ada dalam laporan BPK. Kamu bisa baca memang tertulis hal itu. Sama halnya dengan masalah akses dan yang lain, semua tertulis."

"Jadi, bukan masalah ingin membeli lahannya, tetapi proses pembeliannya yang jadi masalah. Prosesnya pembelian sudah dipegang eksekutif, legislatif hanya sampai persetujuan saja, tidak sampai eksekusi," ujar Prabowo.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku telah memegang bukti-bukti yang menyatakan adanya persetujuan DPRD dalam pembelian lahan di RS Sumber Waras.

"Semua pimpinan DPRD sudah tanda tangan semua. Itu spesifik menunjuk kepada pembebasan lahan RS Sumber Waras sekian hektar ada semua di situ. Jadi, kalau Dewan mengatakan tidak ada persetujuan, ya lucu, wong tanda tangannya ada," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta.