Rapat soal Sumber Waras, Wakil Ketua DPRD Tegaskan Hal Ini kepada Djarot

Sebelum memulai rapat, Triwisaksana menjelaskan kepada Djarot dan pihak eksekutif lain. "Saya senang Pak Wagub memahami kapasitasnya dan menghadiri rapat ini. Perlu saya ingatkan, pansus ini dibentuk bukan untuk meminta pertanggungjawaban, melainkan untuk melakukan monitoring (pengawasan)," ujar Sani (sapaan Triwisaksana) di Gedung DPRD DKI, Selasa (11/8/2015).

Sani mengatakan, setelah DPRD menerima LHP BPK, DPRD mendapat amanat untuk membahas temuan tersebut dengan pihak eksekutif dalam kurun waktu 60 hari. Hal itulah yang sedang dilakukan Pansus BPK melalui rapat-rapat ini.

Sani juga menekankan bahwa rapat Pansus BPK dilakukan agar proses pengawasan ini dapat berpengaruh terhadap perbaikan hasil audit anggaran pada tahun berikutnya.

"Kita akan saling bekerja sama, semoga tahun depan kita bisa dapat status WTP (wajar tanpa pengecualian). Makasih Pak Wagub atas kehadirannya," ujar Sani.

Sani juga mengatakan bahwa pemanggilan eksekutif dalam rapat ini bukanlah pemanggilan atas nama pribadi, melainkan institusi.

Dia mengingatkan, pada rapat hari ini, Pansus BPK juga mengundang Dinas Perpajakan dan Dinas Kesehatan DKI. Pemanggilan dua dinas tersebut dilakukan atas nama institusi.

Diduga, Sani menjelaskan hal tersebut karena banyak pertanyaan kenapa Djarot yang diundang dalam rapat Pansus BPK, bukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

"Kami buka. Mengundang secara individu dilakukan karena forum ini bukan untuk meminta pertanggungjawaban. Apalagi soal temuan aset Mangga Dua yang kita bahas kemarin, temuan kemarin itu dari tahun 1985. Kalau undang (orang) ke sini, siapa lagi orang-orangnya? Makanya, yang kami undang pejabat saat ini," ujar Sani.

Untuk diketahui, rapat ini dihadiri oleh Djarot, Kepala BPKAD Heru Budihartono, dan Ketua Inspektorat Lasro Marbun. Sementara itu, anggota Pansus BPK yang hadir adalah Bestari Barus, Tubagus Arief, Prabowo Soenirman, dan Cinta Mega.